HAMPIR seluruh daerah di Indonesia mengalami gejolak perekonomian semenjak pandemi Covid-19 menghantam Indonesia di akhir 2019 silam. Dua tahun berlalu, gelombang pandemi Covid-19 semakin hari semakin berdinamika. Virus yang dikatakan mematikan tersebut tak hanya dikhawatirkan penduduk Indonesia yang tentunya enggan terkontaminasi, juga berbagai lapangan usaha yang ketar-ketir dibuat virus yang bermula dari China tersebut. Resesi atau yang biasa dianggap sebagai perlambatan bahkan berhentinya roda perekonomian juga turut membayangi Indonesia. Namun hanya dibayangi resesi, pemerintah pusat dan daerah terus putar strategi agar resesi yang terus membayang tak lagi mendekat dan mimpi buruk ekonomi tak terjadi bagi Indonesia.
PERTUMBUHAN ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari strategi kepala daerah, serta daya konsumsi yang baik. Pertumbuhan ekonomi Kaltara terbilang cukup kokoh selama dihantam gelombang pandemi Covid-19 sejak akhir 2019 silam. Selain daya beli dan konsumsi yang mendukung, sebagian besar pertumbuhan juga ditopang dari pertambangan dan perikanan. Meski Kaltara sempat mengalami perlambatan ekonomi, namun peningkatannya tidak berdampak luas seperti daerah lain di Indonesia.
Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merilis pertumbuhan ekonomi pada triwulan I pada tahun 2021 sebesar -1,91 persen. Artinya pertumbuhan ekonomi di Kaltara mengalami kontraksi di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia termasuk Kaltara.
Analisis pengamat ekonomi di Kaltara, nyaris diangka minus 2 persen kontraksi ekonomi di Kaltara sebagai dampak pandemi. Walaupun pada kuartal ke II ini diperkirakan terjadi pertumbuhan ekonomi positif pada bulan Mei 2021 karena momen lebaran, namun diprediksi tidak terlalu menentukan.
“Mei ada potensi dorongan ekonomi naik saat lebaran, lebaran daya beli dan konsumsi meningkat, tapi ternyata kita dihadapkan pada keterbatasan mobilitas penduduk, berdampak pada menurunnya daya beli dan menurunnya energi ekonomi, kita masuk di Juli diterapkan PPKM maka, walaupun kuartal II belum ada datanya yang seharusnya naik karena ada lebaran di Mei, kalau pun naik tidak terlalu tinggi karena keterbatasan mobilitas,” ungkap Pengamat Ekonomi di Kaltara, Margiyono, SE, M.Si.
Ia melihat belum ada kompensasi dari pemerintah dengan keadaan saat ini seperti tahun 2020 pemerintah menggelontorkan sejumlah anggaran untuk bantuan sosial (Bansos). Bahkan PPKM membuat mobilitas orang ke Kalimantan menjadi terbatas hingga jumlahnya menurun tentu berdampak pada mobilitas barang dan penumpang yang tiba di Kaltara. Hal itu mengakibatkan melemahnya sektor perhotelan dan restoran.
“Awal Juli kasus meledak otomatis kita dihadapkan pada kondisi pertumbuhan ekonomi Kaltara tidak lebih baik dari kuartal I yang sudah negatif, perbedaannya kalau dibandingkan 2020 konsumsi masyarakat masih terpelihara karena adanya bantuan sosial, sumbangan dari kelompok masyarakat, sekarang kita tidak melihat gejala itu,” jelasnya.
“Konsumsi di 2021 akan turun drastis, sekarang subsidi dari pemerintah tidak seperti di 2020, sampai Juli belum terdengar signifikan dibandingkan 2020. Kalau berdasarkan terakhir konsumsi kita pertumbuhannya negatif yakni -0,68, artinya konsumsi kita tidak membaik karena daya beli kita yang menurun karena pendapatan menurun, bantuan dari masyarakat itu tidak setinggi pada 2020, pemerintah juga tidak ada,” lanjutnya.
Dikatakan Margiyono, belanja pemerintah juga menurun, untuk pemerintah mengalami penurunan yang dahsyat yakni -1,81. Penurunanya lebih dalam, seharusnya pemerintah menggelontorkan dana cadangannya. Hal ini diperparah pada anggaran daerah dengan anggaran pusat saling terkait, ketergantungan belanja pemerintah daerah tergantung pada pemerintah pusat, tentu mengakibatkan tidak adanya subsidi, realisasi proyek. “Kalau seperti ini kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam lagi dibandingkan tahun 2020 karena tahun 2020 belanja subsidi/bansos lebih intensif, sekarang itu tidak ada, kalau kepedulian masih seperti 2020 mungkin kita tidak terlalu dalam,” ujarnya.
Apakah pertumbuhan ekonomi di Kaltara pada kuartal berikutnya bisa lebih dari sebelumnya yakni -1,91, menurutnya, tergantung pada dua faktor utama diantaranya bagaimana antusias kelompok masyarakat, komunitas yang tergolong ekonominya mampu untuk membantu orang lain dengan hartanya karena seperti 2020 lalu terdapat orang yang mampu secara ekonomi turut menyumbangkan hartanya maka pertumbuhan ekonomi ke angka minus tidak terlalu jauh dari sebelumnya. Bila mengalami pukulan yang sama maka diduga pertumbuhan minus ekonomi Kaltara diprediksikan lebih dalam karena belum mendengar skema bantuan subsidi dari pemerintah untuk menstimulus pemulihan ekonomi Kaltara.
“Aktifitas ekonomi ada sektor transportasi, ekomodasi/perhotelan, administrasi pemerintah, jasa perusahaan, yang paling dalam itu terpukul jasa transportasi dan pergudangan, sampai negatif -14,2 persen. Karena arus penumpang dan barang, jadi barang masuk gudang, ini kan tidak dapat pekerjaan karena tidak ada yang diangkut dan mengangkut, kemudian pemerintah juga menurun pendapatannya -4,5 jadi pemerintah misalnya kita ngurusnya retribusi itu pendapatan pemerintah, itu semua level pemerintah baik kabupaten, kota dan provinsi,” ujarnya.
Strategi pemerintahan pusat untuk mendongkrak perekonomian juga perlu dilakukan di daerah. Salah satu strateginya yakni, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk merangsang pertumbuhan ekonomi agar tidak terus-menerus lesu dalam keterpurukan.Soal program PEN data tahun 2020 menunjukkan daya beli dan konsumsi masyarakat cukup tinggi, masyarakat terpelihara karena adanya bansos dari pemerintah. Namun, melihat kondisi di Kaltara saat ini belum ada bantuan dari pemerintah pusat seperti bansos untuk menstimulus perputaran ekonomi di Kaltara.
“Bantuan ke masyarakat juga tidak terjadi, peluncuran dari proyek pemerintah belum ada, skema bantuan subsidi juga tidak ada. Artinya potensi jatuhnya ekonomi mengalami kontraksi ekonomi lebih dalam pada tahun 2021. Kaltara itu pengaruhnya sangat kecil karena kontribusinya bagi nasional juga kecil, untuk pertumbuhan ekonomi di Kaltara -1,91. Kalau di Jawa itu kontribusinya lebih luas dibandingkan Kaltara hanya sekian persen kurang dari 4 persen. Kontribusi seluruh Kalimantan bagi nasional itu tidak sampai 7 persen, jadi paling besar Pulau Jawa kontribusinya hampir 60 persen, kalau di sini mungkin dirasakan warung mulai sepi, ojek mulai sepi, kiirman barang sepi, dampaknya akan ada tapi tidak sebesar yang di Jawa,” terangnya.
Lanjutnya, paling banyak itu di Kaltara perdagangan jasa, seperti industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, ada juga jasa perusahaan mengalami penurunan -,4,51 pada triwulan pertama pada 2021. Aliran barang dari Jawa dan daya beli masyarakat mengecil. Kalau konsumsi mengecil daya beli menurun otomatis pendapatan UMKM menurun. Kata dia, sebagian besar hotel pendapatannya menurun, hotel dan akomodasi menurun -8,64 persen.
“Kalau hotel menurun otomatis restoran juga akan menurun, itu satu paket teman kita yang bekerja pada sektor itu pasti daya belinya menurun akan berpegaruh pada UMKM. Kalau pemerintah cukup dana mestinya harus ada bantuan atau skema bantuan yang bisa mempertahankan mereka (UMKM) tetap eksis. Kita mengalami dilematis antara persoalan ekonomi, kesehatan dan sosial,” ucapnya.
Dalam hal menjaga tidak terjadinya perlambatan ekonomi Kaltara, peran merangsang UMKM dalam hal ini sangat diperlukan. Menurut Margiyono, UMKM termasuk ekonomi kerakyatan. UMKM hadir di lorong-lorong bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Walaupun skala kecil karena jumlahnya banyak. Disebutkan Margiyono, tidak dapat dipungkiri ekonomi Kaltara ditopang oleh pertambangan, ekonomi di Nunukan, Bulungan, KTT, Malinau dan sektornya paling besar batubara, artinya keberadaan UMKM ada namun tidak memberikan kontribusi yang terlalu besar.
Misalnya Tarakan yang menciptakan lapangan kerja paling besar adalah Intraca dan Idec. Kalau pun terdapat tempat lain yang menciptakan lapangan pekerjaan skalanya kecil, pasti secara multiplayer efek Intraca dan Idec karena karyawan yang bekerja di Intraca dan Idec memberikan pendapatannya kepada usaha-usaha yang lain apakah itu café, warung atau rumah makan.
“Itu akan menggerakkan ke sana, kalau pun ada pegawai negeri kontribusinya tidak terlalu besar, di Kaltara kan itu. Di Bulungan, KTT, Malinau dan Nunukan itu ada tambahan sektor pertanian dan perikanan, Tarakan itu menjadi pusat tempat mengolah ikannya, kayunya, hasil tambaknya, memang UMKM kita ada tapi dipengaruhi sektor ekonomi yang besar. Kalau misalnya pertambangan dan perkayuan agak sakit ini akan dirasakan oleh UMKM,” jelasnya.
Menurut Margiyono yang sudah eksis selama ini ekonomi basis home industry. Mereka punya jaringan ekonomi kecil yang bebas dari potensi terpapar Covid-19. Home industri mempunyai lapangan tertentu atau menciptakan lapangan pekerjaan tertentu dengan teknologi tertentu. Ada embrio ekonomi yang tumbuh di tengah pandemic. Sebagai contoh bisa saja home industru seperti industri makanan, masker, industri kesehatan dan lainnya. Menurutnya, hal semacam itu ditumbuhkan dan didukung oleh pemerintah.
“Saya melihatnya itu masih belum memberikan dampak signifikan karena mereka tidak mengolah input lokal, misalnya satu-satunya input lokal yang eksis baru Amplang ya karena ikan yang ada di Tarakan, kalau rumput laut belum menjadi home industri karena di panen, dijemur lalu di bawah truk kemana itu. Tidak menjadi home industri seperti agar-agar kah, makanan kah, menjadi minuman saja, itu akan menciptakan lapangan pekerjaan karena yang kita jual adalah lebih banyak input lokal,” ujarnya.
“Kalau mau mengembangkan itu harus membangun industri yang lebih kepada bahan baku lokal, bisa rumput laut, ikan, kopi Malinau, ada terasi di Salim Batu, itu harus dibesarkan pasarnya. Pemerintah harus membantu pemasarannya lebih luas, karena kalau pemasaran lebih luas produksi lebih luas menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas, jadi tidak bisa kita tidak membangun home industri tidak menggunakan input lokal dan pekerja lokal. Selama ini kan bahan baku dari luar, harus basis dari lokal, home industri masih bagian dari UMKM dari skala mikro yang dampaknya belum signifikan,” ungkap Margiyono. (ram/nik/bn)
