TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara lakukan pengambilan sumpah anggota DPRD Kaltara pergantian antar waktu (PAW) sisa masa bakti 2019-2024. Pasalnya anggota DPRD Kaltara dari Partai Golongan Karya (Golkar), Hj. Asmah Gani meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 lalu.
Agar tidak terjadi kekosongan, maka dilakukan PAW yang menggantikan almarhumah, bernama Anto Bolokot dari daerah pemilihan Kabupaten Nunukan. Sidang ini dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kaltara, Andi Hamzah didampingi oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kaltara M Andi Akbar.
“Dengan putusan Mendagri ini atas nama almarhumah Hj. Asmah Gani dari Partai Golkar telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat satu anggota DPRD Provinsi Kaltara dengan masa jabatan 2019-2024. Lalu menetapkan satu anggota DPRD Kaltara yang baru sebagai pengganti antar waktu bernama saudara Anto,” ucap Andi Hamzah saat membaca putusan di ruang sidang DPRD Kaltara, Rabu 30 Juni 2021.
Sebagai anggota baru yang menggantikan almarhumah Hj Asmah Gani, Anto Bolokot mengatakan akan melanjutkan semua kerja dan perjuangan yang sudah berjalan yang pernah dilaksanakan oleh pendahulunya.
Kehadirannya sebagai anggota legislatif kini berjumlah 35 orang, dapat memberikan warna tersendiri, untuk memajukan Kabupaten Nunukan secara khusus dan umumnya Provinsi Kaltara.
“Karena kita ini berasal dari daerah perbatasan pedalaman, tahu betul kondisi kehidupan masyarakat di sana, itulah salah satu yang kita suarakan di lembaga ini,” ungkap Anto.
Dirinya menaruh harapan besar untuk segera dibenahi adalah sektor pendidikan di perbatasan. Dia dapati masih banyak yang belum terpenuhi, berupa fasilitas penunjang sekolah yang tidak layak pakai. Kata dia, hal itulah yang akan disuarakan di DPRD Kaltara.
“Sektor pendidikan, di mana fasilitas penunjang sekolah-sekolah yang ada di perbatasan pada hari ini banyak yang tidak layak pakai, inilah yang perlu disuarakan,” ujarnya.
Kemudian yang menjadi fokus perhatiannya adalah pelayanan kesehatan. Dia melihat selama ini setiap desa di Kabupaten Nunukan masih kekurangan tenaga kesehatan, terutama desa yang letaknya di pelosok dan pedalaman, masih banyak yang tidak terlayani. Sehingga masalah ini akan disampaikan kepada pemerintah agar menjadi prioritas untuk segera ditangani.
“Kalau dari sisi infrastruktur pembangunan kita juga perlu menyuarakan. Di mana perbatasan sampai hari ini seperti di Krayan, Lumbis itu belum ada akses jalan. Itu juga yang perlu yang kita suarakan sehingga ada pemerataan pembangunan di semua sektor di Kalimantan Utara,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin
