TARAKAN – Dalam kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR RI di Kota Tarakan, Senin (12/4/2021), Pemprov Kaltara menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat ini..Utamanya permasalahan kesehatan yang menjadi salah satu tugas dan fungsi Komisi IX di lembaga legisltif tersebut.
Dalam paparannya, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang yang diwakili Wakil Gubernur Yansen TP memaparkan masalah kesehatan masih menjadi tantangan bagi Pemprov Kaltara saat ini. Terutama pada masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Yansen menyebutkan hingga 10 April 2021 total kasus konfirmasi positif Covid-19 mencapai 11.375 orang.
Meliputi kasus sembuh 10.035 orang atau sebesar 89,7 persen, dan kasus konfirmasi meninggal 182 orang atau sebesar 1,6 persen dari total konfirmasi positif.
Yansen juga memaparkan Pemprov Kaltara telah melaksanakan upaya strategis dalam penanganan Covid-19.
Terdiri dari strategi preventive atau pembatasan pergerakan masyarakat maupun gaya hidup sehat dan mengikuti arahan pemerintah melalui strategi 3T.
Yakni testing, tracing, dan treatment sebagai langkah akurat dalam penanganan Covid-19. Serta strategi peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan kecepatan penanganan.
“Kaltara memiliki 17 pos terpadu dalam hal pembatasan pergerakan masyarakat. Melalui pemberlakuan pengawasan protkol di jalur-jalur, lintas keseharian masyarakat, salah satunya yaitu pos terpadu check poin di kilometer 57 (Perbatasan Tanjung Selor-Berau),” ujarnya.
Pemantauan dan pengawasan juga dilakukan di pintu masuk pelabuhan dan bandara di wilayah kabupaten kota. Termasuk upaya preventiv juga dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi secara masiv, serta penertiban penerapan protokol kesehatan oleh aparat secara terpadu.
“Tak terkecuali penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pemerintahan atau kemasyarakatan serta dilakukannya upaya pencegahan penularan melalui disenfaksi pusat-pusat layanan masyarakat. Seperti pasar, rumah ibadah, dan tempat umum lainnya,” sebut Wagub Yansen.
Dia menegaskan Pemprov Kaltara terus berkomitmen dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi penduduk dengan memberikan perlindungan secara semesta atau secara keseluruhan kepada masyarakat.
Yaitu melalui perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang belum terdaftar program JKN-KIS, baik sebagai peserta mandiri ataupun yang ditanggung oleh APBN dan dan didaftarkan melalui anggaran daerah.
Dalam kesempatan itu, Wagub Yansen juga memaparkan bidang ketenagakerjaan yang merupakan bagian prioritas pembangunan provinsi termuda di Indonesia ini.
“Pembangunan Pemprov Kaltara tahun 2021-2024 adalah terwujudnya Provinsi Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera,” sebut mantan Bupati Malinau dua periode ini.
Visi tersebut, jelas Yansen, diwujudkan melalui 14 misi serta dirangkum dalam 10 program strategis. Pada misi ketiga yaitu mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan pendidikan wajib belajar 16 tahun.
“SDM yang berkualitas ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi. Pada 2020 IPM Kaltara masih berada dalam level tinggi dengan angka sebesar 70.63,” katanya.
Pandemi Covid-19 yang berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara tidak langsung turut memengaruhi naiknya angka pengangguran. Termasuk di Bumi Benuanta.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara mencatat jumlah pekerja formal yang dirumahkan dampak dari pandemi Covid-19 sebanyak 707 orang.
Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara jumlah angkatan kerja di Kaltara pada tahun 2020 mencapai 369 ribu 526 orang.
“Dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,97 persen. Angka ini masih berada dibawah rata-rata nasional yang sebesar 7,07 persen. Meskipun demikian pembangunan balai latihan kerja (BLK), perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif menjadi prioritas Pemprov Kaltara,” lugasnya.
Masih dikatakan Yansen, saat ini perencanaan pembangunan BLK Pemprov Kaltara sudah dilaksanakan. Menurutnya, peran BLK menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan SDM yang berkualitas dan siap pakai dalam menghadapai era globalisasi dan bonus demografi pada tahun 2030.
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kaltara yang kini pemerintah terus berupaya melaksanakan program bangga kencana dengan berkoordinasi antarpihak terkait baik pada tingkat provinsi maupun di tingkat wilayah kabupaten kota, juga disampaikan Yansen dalam kesempatan tersebut.
Pelaksanaan program bangga kencana tahun 2020 melalui APBD Kaltara dikucurkan sebesar Rp600 juta rupiah.
Alhasil, secara keseluruhan capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja strategis program bangga kencana tahun 2020 berjalan dengan baik.
“Keberhasilan ini digambarkan dengan keadaan jumlah penduduk usia produktif cukup besar mencapai 69,95 persen. Ini merupakan peluang bagi Provinsi Kaltara,” sebutnya.
Untuk itu Pemprov Kaltara berupaya memastikan memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya. Sehingga provinsi ke-34 ini bisa berubah, maju dan sejahtera.
“Saya minta kepada pimpinan unit satuan kerja perangkat daerah maupun lembaga yang hadir pada kegiatan ini, agar dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan terperinci sebagai masukan kepada Tim Komisi IX DPR RI yang kemudian dapat diimplementasikan menuju Kaltara yang berubah maju dan sejahtera,” pinta Yansen.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Anshory Siregar mengungkapkan kunjungan kerja di Kaltara merupakan kali pertama dilakukan Komisi IX.
Ia menerangkan, kunjungan Komisi IX DPR RI sejumlah 13 orang termasuk Hasan Saleh dapil Kaltara bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran yang telah dikucurkan pada 2020 lalu. Termasuk anggaran pada 2022 mendatang.
“Salah satunya bagaimana vaksinasi dan imunisasi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Termasuk ingin mengetahui sejauh mana vaksinasi untuk tenaga kesehatan, dan guru di provinsi termuda ini,” jelasnya.
Pihaknya berharap vakinasi bagi lanjutan usia (lansia) perlu ditingkatkan hingga mencapai 100 persen dari jumlah yang ada.
“Intinya paling tidak hal-hal yang paling dasar, apa yang wajib dibangun di provinsi termuda ini. Misalnya kita akan usahakan BLK, karena Kaltara ini kan daerah perbatasan,” ujarnya.
Untuk diketahui, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Kaltara Datu Iqro Ramadhan beserta sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemprov Kaltara juga turut hadir dalam pertemuan yang digelar di Ruang Pertemuan Swissbel Hotel Tarakan tersebut. (sur)
Sumber: Diskominfo Kaltara
Editor: M. Yanudin
