TANJUNG SELOR – Tak hanya realisasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2020 dipaparkan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara, namun membeberkan besaran APBN tahun 2021, yang digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
“Secara garis besar alokasi APBN 2021 ada tiga fokus, yaitu kesehatan, pendidikan lalu untuk reformasi dan perbaikan perlindungan sosial,” ucap Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara Indra Soeparjanto kepada benuanta.co.id Selasa 19 Januari 2021.
Dia memaparkan, APBN mempunyai peran besar dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Peran itu akan semakin nyata pada tahun 2021 ketika APBN telah memberikan prioritas alokasi untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dari total sebesar Rp 2.750 triliun.
“Untuk alokasi dalam kelanjutan penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp 169,7 triliun, di dalamnya untuk pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi yang bisa sampai tahun 2022. Dan untuk program prioritas bidang kesehatan lainnya,” jelasnya.
Kemudian untuk alokasi dalam dunia pendidikan itu sebesar Rp 550 triliun. Hal itu untuk pelaksanaan program Indonesia pintar, neasiswa bidik misi, Bantuan Operasional Sekolah dan juga rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan.
“Alokasi pada bidang pendidikan ini termasuk juga pengangkatan guru honorer untuk jadi P3K,” bebernya.
Lalu APBN ini juga dialokasikan perbaikan perlindungan sosial sebesar Rp 408,8 triliun. Didalamnya mencakup anggaran untuk program PKH, sembako, Bansos Tunai dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). “Selama Covid-19 masih ada, maka Perlinsos tetap berjalan,” ungkap Indra.
Indra menambahkan dari APBN senilai Rp 2.750 triliun, Provinsi Kaltara mendapatkan suntikan alokasi sebesar Rp 11,49 triliun. Terbagi untuk anggaran sebesar Rp 4,76 triliun dialokasikan pada DIPA K/L yang terdiri dari 223 Satuan Kerja di seluruh Kaltara.
“Ini mencakup Belanja Pegawai sebesar Rp 919,84 miliar, Belanja Barang sebesar Rp 1,38 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 2,46 triliun dan Bantuan Sosial sebanyak Rp 218 Juta,” sebutnya.
Sedangkan anggaran sebesar Rp 6,73 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah dan Dana Desa. Itu terbagi atas Dana Bagi Hasil sebesar Rp 1,03 triliun, DAU sebesar Rp 3,84 triliun, DAK Fisik sebesar Rp 656,02 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp 473,74 miliar, DID sebesar Rp 227 miliar dan Dana Desa sebesar Rp 503,04 miliar.
“Alokasi APBN 2021 pada Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 29,7 persen dibanding APBN 2020.
Anggaran ini harus dilaksanakan secara efektif agar benar-benar membawa dampak bagi masyarakat Kaltara, khususnya dalam upaya penanggulangan dampak pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi,” tutupnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor : M. Yanudin
