NUNUKAN – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Pemantauan Bersama Kebijakan Pemberdayaan Desa dan Kawasan Perbatasan di Tarakan, yang diselenggarakan di Aula Kodim 0907/Tarakan, Senin (19/10/2020).
Dalam kesempatan itu, hadir Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo HGS.,SIP.,MM, Pjs. Gubernur Kalimantan Utara Dr. Teguh Setyabudi.,M.Pd, beserta Danrem 092 Maharajalila Brigjen TNI Suratno, serta perwakilan dari Kapolda Kaltara.
Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Nunukan sendiri mewakili Plt. Bupati Nunukan tampak hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Nunukan Muhammad Amin, SH yang didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan Jumianto, S.Sos. Sementara itu dari unsur Forkopimda Kabupaten Nunukan tampak hadir Wakapolres Nunukan AKPB Imam Muhadi, dan Kasdim Kodim 0911/Nunukan Mayor Biringallo.
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Dody Usodo menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas dari Kemenko PMK, terkhusus Kedeputian Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, bahwa tugasnya dilaksanakan sesuai dengan Perpres 35 Tahun 2020 tentang Perampingan Birokrasi.
“Ada peleburan antara Deputi 7 dengan Deputi 1 dan ditetapkan saya sebagai deputinya, dan nomenklaturnya pun berubah,” Kata Dody, Selasa (20/10/2020).
Dia juga menjelaskan, tugasnya adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pada bidang koordinasi pembangunan pemerataan wilayah dan penanggulangan bencana.
“Jadi kalau ada kendala pembangunan di daerah yang menjadi urusan pusat, segera saja ditindaklanjuti ke kementerian teknis atau lembaga dan badan non kementerian yang bersifat teknis yang ada di Jakarta, dengan tembusan sesuai dengan koordinasi dengan kementerian terkait. Jadi kalau Kemenko PMK itu menggoordinasikan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan beberapa badan, di antaranya BNPB, BKKBN, BNPT, BPOM,” ujar Dody Usodo.
Selanjutnya, Dody menyampaikan bahwa realisasi Penyaluran Dana Desa di Kaltara sudah mencapai 84 persen hingga 15 Oktober 2020. “Untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sudah terealisasi sebanyak Rp 54 miliar. BLT DD ini muncul karena adanya Covid – 19”, tambah Dody.
Dody berharap di sisa waktu tahun anggaran 2020 ini Dana Desa dapat diterimakan ke setiap desa dan fokus dipergunakan untuk Desa Tanggap Covid, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Terkait dengan agendanya untuk kampanye penggunaan masker, Dody menilai masyarakat Kaltara sudah terlihat tertib dan patuh pada Protokol Kesehatan. “Sejak saya turun dari pesawat dan menuju ke sini, sepanjang jalan masyarakat yang melintas sudah menggunakan masker. Hal ini sebuah hal yang baik bila dibanding dengan daerah di provinsi lainnya yang masyarakatnya belum sadar untuk mematuhi protokol kesehatan,” tambah Dody.
Pada kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Kalimantan Utara Dr. Teguh Setyabudi,M.Pd juga memaparkan situasi dan kondisi Provinsi Kalimantan Utara hingga saat ini. “Kami sudah melakukan peninjauan ke beberapa rencana pembangunan PLBN di perbatasan. Kita bersyukur atas kebijakan presiden untuk membangun perbatasan,” ujar Teguh.
Terkait dengan Dana Desa, Teguh berpendapat, dengan adanya kategori desa maju dan desa tertinggal, seharusnya desa maju mendapat dana desa yang lebih besar sebagai reward.
Sementara terkait dengan penanganan Covid-19, Teguh menyampaikan bahwa penanganan di Kaltara sudah tergolong baik. “Bahkan untuk Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan ini mendapatkan tambahan DID (Dana Insentif Daerah) sebagai reward atas penanganan Covid-19 yang baik,” tambah Teguh.
Selain dari dua hal tersebut, Teguh juga menyampaikan kondisi Wilayah Krayan yang saat ini sedang mengalami krisis bahan pokok akibat kebijakan lockdown dari Pemerintah Malaysia.
Setelah mendengar paparan, acara dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab, serta penyerahan masker dari Kemenko PMK kepada perwakilan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Kaltara, Polda Kaltara, dan Korem 092 Maharajalila. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin
