NUNUKAN – LSM Panjiku meminta Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Irianto Lambire bertanggung jawab kepada masyarakat Kaltara, khususnya wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan, yang dianggap tak tersentuh oleh pembangunan selama memimpin Kaltara.
“Jadi saya minta Irianto menjabarkan prestasinya di wilayah perbatasan, artinya keberhasilan memimpin Kaltara khususnya Pulau Sebatik. Itu tidak ada yang menonjol,” ujar Mansur Rincing, LSM Panjiku kepada benuanta.co.id, Minggu (5/7/2020).
Selain itu, ia kembali mengingatkan Irianto agar bertanggung jawab terhadap banyaknya jalan poros nasional di Sebatik, yang dibiarkan hancur begitu saja tanpa ada upaya perbaikan. Menurutnya, infrastruktur yang memadai sangat diharapkan masyarakat setempat, terlebih akses jalan terhadap petani kelapa sawit yang tidak terjamah pembangunan oleh gubernur selama ini. Padahal, kata dia, nilai ekonomis dari pertanian sawit tersebut sangatlah tinggi.
“Karena Gubernur itu harus bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang bahwa Gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Jadi banyak jalan longsor yang tidak bisa dilalui sopir-sopir karena ketakutan dan kalau mau lewat pun hati-hati,” tegasnya.
“Begitu juga icon Pulau Sebatik juga tidak jelas dan belum ada sama sekali. Itu saya pertanyakan Gubernur Irianto, makanya dia harus bertanggung jawab ke masyarakat, khususnya Kabupaten Nunukan. Kita harus minta dan jabarkan kepada warga Nunukan untuk tolak ukur pekerjaannya seperti ini. Jangan cuma memperlihatkan keberhasilan seperti ini dan itu, tapi ternyata di lapangan tidak demikian. Jadi ada kegagalan Irianto memimpin di wilayah perbatasan,” tambahnya.
Tak sampai di situ, aliran dana untuk anggaran masyarakat pada wilayah perbatasan yang juga menjadi tanda tanya oleh sebagian besar masyarakat Sebatik, turut menjadi sorotan. Mansur pun meminta DPRD Kaltara dan DPRD RI agar mendorong Irianto untuk memperjelas keberhasilanya dalam menangani Kaltara.
“Kemana anggaran masyarakat itu, karena perhatian dari Gubernur kepada wilayah perbatasan sangat minim. Kita juga meminta Presiden Jokowi dan Mendagri untuk menegur Irianto itu, kalau dia mengatakan keberhasilannya, Pulau Sebatik termasuk juga di Nunukan tidak kelihatan pembangunannya. Jadi nanti kalau ada kunjungan Presiden atau Mendagri, harus dilibatkan juga tokoh-tokoh. Jangan hanya Gubernur saja yang dilibatkan, supaya seimbang pemberitaan,” terangnya.
Bahkan untuk mengukur kinerja sukses atau tidaknya dalam menangani perbatasan Kaltara, LSM Panjiku menegaskan siap melakukan debat secara terbuka dengan Gubernur.
“Saya siap debat atau dialog terbuka kalau dia (Irianto) mengatakan keberhasilannya, tolak ukurnya seperti apa, berapa anggaran masuk di Kabupaten Nunukan. Jangan sampai perbatasan ini “dijual”, tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya.(*)
Reporter : Yogi Wibawa
Editor: M. Yanudin
