KRAYAN – Selain di Tarakan, proyek pembangunan Pemprov Kaltara yang disorot Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltara untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran (TA) 2019 juga di Kabupaten Nunukan, Malinau, Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung (KTT).
Khusus di Nunukan, ada 3 proyek yang jadi temuan Pansus di saat monitoring langsung di lapangan. Pertama; Pembangunan Jalan Long Bawan – Long Midang I dengan kontraktor pekerja PT. KJL yang dianggarkan sebesar Rp 29,4 miliar. Kedua; pembangunan Jalan Long Bawan – Long Midang 2 yang dikerjakan PT. Gemilang Benua dengan nilai kontrak 49,1 miliar. Ketiga; pembangunan jalan perbatasan Ruas Long Bawan – Kampong Baru – Pa Betung-Pa Pani dengan kontraktor PT. Vasco. Ketiganya menggunakan DAK penugasan.
BACA BERITA TERKAIT:
- Banyak yang Lebih Prioritas, Pembangunan Kanal Bandara dan Guest House Dinilai Hambur-hamburkan Uang
- DPRD Kaltara Minta Anggaran Proyek Kanal Bandara dan Guest House Disetop
- Sektor Konstruksi Kaltara jadi “Penonton”, Perikanan Butuh Perhatian
Selain jalan, juga ada proyek pembangunan Toko Indonesia di Krayan Barat Tahap III yang pekerjaannya sampai saat ini belum selesai dan belum difungsikan. Serta pembangunan Jaringan Air Baku di Desa Binuang, Kecamatan Krayan Tengah, yang dikerjakan menggunakan anggaran 2019 namun juga belum berfungsi.
Disampaikan Anggota DPRD Kaltara Dapil Nunukan, Yacob Palung, ada beberapa hal yang menjadi cacatan saat melakukan monitoring proyek di Krayan tersebut. Untuk pembangunan Jalan Long Bawan – Long Midang 2, tidak ditemukan papan proyek dan data kontrak proyek, sehingga tidak diketahui berapa volume pekerjaan. Hal itu membuat Yacob tidak tahu item-item pekerjaan secara keseluruhan.
Berdasarkan informasi yang diterima dari pewakilan kontraktor saat dilakukan monitoring lapangan, pembangunan jalan sepanjang 3,6 kilometer ini pengaspalan lapisan ke 2 belum dikerjakan sepanjang 3 kilometer. Artinya baru sepanjang 670 meter meter saja yang sudah diaspal tahap dua, itu pun dari satu sisi median. Selebihnya sepanjang 3 kilometer baru diaspal satu lapisan.
“Intinya pekerjaan belum tuntas. Saya tanyakan ke kontraktor, alasannya, saya juga maklum, sudah Lockdown (Malaysia), tidak bisa mengandalkan Malaysia, sudah tertutup tidak bisa datangkan material (dari Malaysia). Itu jadi kendala. Saya kasih saran, ikuti pekerjaan kontraktor lain, mereka tetap harus action, mendatangkan material dari Malinau dan Tarakan saja, minimal ada upaya untuk menjalankan pekerjaan,” terang Yacob.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, pekerjaan pembangunan Jalan Long Bawan – Long Midang 2 ini progresnya baru sekitar 70 persen dari nilai kontrak sebesar Rp 49,1 miliar ini. “Ini dari kasat mata saya ya, soalnya kita tidak ada data kontrak,” katanya kepada benuanta.co.id.
Sementara pembangunan Jalan Long Bawan – Long Midang I, data yang diterima soal pekerjaan apa saja juga tidak diperoleh. Namun dari informasi perwakilan kontraktor yang saat itu mendampingi Yacob, pengaspalan lapis dua tinggal 100 meter lagi. Sementara rambu marka jalan juga belum dibuat.
“Kontraktornya tidak ada di tempat, diwakili anaknya, tinggal 100 meter yang belum masuk dalam pengaspalan atau layer 2. Rambu-rambu jalan belum dibuat juga, dan pengamanan sisi jurang baru terpasang sedikit. Katanya data di Tarakan, sehingga tidak ada data (pekerjaan yang dikerjakan). (Progresnya) 85 persen kasat mata, karena tidak ada data kontrak,” urai politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
“Kelemahannya, tidak ada data yang diserahkan ke kami di lapangan, setidak-tidaknya nama kegiatan, judul dan apa pekerjaan bisa jadi acuan kami di lapangan. Tapi gak tahu juga, apa dari dinas terkait tidak mempersiapkan, jadi pertanyaan kami semua kenapa seperti itu? Tidak ada pendamping atau kontak person yang bisa kami hubungi,” imbuhnya.
Sedangkan pembangunan jalan Long Bawan – Kampong Baru – Pa Betung – Pa Pani sepanjang 2 kilometer, juga ditemukan hal serupa. Pansus tidak mendapat data akurat terkait pekerjaan ini, sehingga berapa banyak volume yang sudah dikerjakan juga tidak diketahui. Dalam monitoringnya, pekerjaan agregat ini masih banyak yang juga belum dilapisi.
Berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke pihaknya, batu-batu yang dipakai tidak berkualitas, berbentuk batu-batu cadas. Sehingga Yacob meminta agar diganti batu-batu yang standar untuk dasar agregat. “Pinggiran sisinya harusnya ada parit-parit supaya bisa mengalir dan air tidak memotong di median jalan, ini kan jalan tanah. Ini juga masih ngompas di median jalan karena tidak ada pembuangan, kemudian jembatan kecil tidak terurus. Sehingga saya menilai progresnya 75 persen,” urainya.
Untuk itu, Pansus meminta kepada Pemprov Kaltara lebih tegas kepada kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Jika pun ada addendum untuk penambahan waktu, Yacob menilai tidak juga sampai berbulan-bulan belum selesai. Apalagi saat ini sudah pertengahan tahun 2020 dan juga belum kelar.
Akibat belum kelarnya pekerjaan jalan Ini, kata Yacob, berdampak juga pada aktivitas ekonomi masyarakat. Yang seharusnya masyarakat bisa menikmati infrastruktur jalan ini, oleh karena kontraktornya bekerja tidak maksimal, tidak serius menyelesaikan tanggungjawabnya, masyarakat juga tertunda menikmati sebuah pembangunan.
