“KAMI akan lawan kemiskinan”. Demikian sebuah judul headline wawancara gubernur terpilih saat itu, Irianto Lambrie, dengan salah satu media nasional pada Februari 2015, yang merencanakan serangkaian program untuk mempercepat laju pembangunan di Kalimantan Utara. Program itu diantaranya pembangunan kebutuhan dasar, seperti listrik dengan membangun PLTA, infrastruktur transportasi dan jalan pedalaman, infrastruktur pendidikan dan kesehatan dengan tenaga medis dan tenaga pendidik, pengembangan kota mandiri di Tanjung Selor, Migas blok Nunukan, Kawasan Industri Tanah Kuning dan Pelabuhan Internasional Mangkupadi.
Memasuki hari pertama tahun baru 2020, perlu ditelaah realisasi janji kampanye tersebut. Karena, dalam salah satu petikan wawancara tersebut, Gubernur Kaltara, Irianto mengatakan tak ingin dianggap obral janji kampanye atas visi misinya. Bila kita ke pelabuhan SDF Tengkayu I, kita bisa melihat progres salah satu hasil kerja Pemprov Kaltara, atau akses jalan pedalaman di Long Midan, Krayan yang baru-baru ini dijajal oleh Presiden Jokowi menggunakan motor.
Melalui program “dokter terbang” telah dijangkau 9.584 warga, khususnya di kawasan terpencil. Pada program pendidikan melalui Kaltara Cerdas 2019, telah diberikan sebanyak 4.895 pelajar dengan total beasiswa 11.11 miliar. Selain itu, Pemprov Kaltara juga memberikan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang ke wilayah perbatasan dan pedalaman dengan total anggaran Rp9 miliar. Kemudian dalam bidang ketenagakerjaan, Kaltara menerima penghargaan indeks pembangunan ketenagakerjaan terbaik I kategori kecil dari Kemenaker RI, Oktober 2019.
Capaian-capaian oleh Pemprov Kaltara yang dikomandani Irianto Lambrie dan timnya patut diapresiasi dan ditingkatkan. Lantas bagaimana dengan janji kampanye yang lain?
Bagaimana pun, dalam implementasi program, gubernur tidak mungkin bekerja sendirian. Ada lembaga legislatif DPRD Kaltara yang menjadi mitra pembuatan kebijakan, pengawasan dan penganggaran. Ada banyak Pekerjaan Rumah (PR) gubernur yang masih belum terealisasi, khususnya proyek besar, yang meleset dari target yang dijanjikan, seperti Kawasan Industri Tanah Kuning, Pelabuhan Internasional Mangkupadi, Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, Jembatan Bulan, sekolah berasrama di pedalaman, PLTA Kayan dan Mentarang. Selain itu, ada tugas penting dari Presiden Jokowi agar Gubernur Kaltara lebih banyak membuat inovasi dan gebrakan dalam peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia di Kaltara agar bisa unggul setara dengan provinsi lain.
Headline “Kami Akan Lawan Kemiskinan” perlu segera dituntaskan oleh gubernur dan jajarannya. BPS Kaltara merilis tahun 2013 data kemiskinan kota/kabupaten di Kaltara terendah adalah Kota Tarakan 7,90 persen, dan tertinggi di Kabupaten Bulungan 12 persen, serta Kabupaten Malinau, Tanah Tidung dan Nunukan di kisaran 10%. Namun, tahun 2016, angka penduduk miskin di provinsi terbaru di Indonesia ini turun menjadi hanya 6,99 persen.
Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, secara makro Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa ekonomi di Kalimantan hanya tumbuh sekitar 2.0 persen dibanding Sulawesi dengan pertumbuhan ekonomi, 7.2 persen dan Bali 5.0 persen. Secara riil, ketimpangan ekonomi ini diperparah dengan kurangnya fasilitas kesehatan dan petugas kesehatan, sanitasi yang buruk, akses air bersih, dan minim infrastruktur (jalan, pelabuhan, sekolah, pasar). Hal ini kemudian diperparah birokrasi yang tidak berorientasi pelayanan, perilaku korupsi, kualitas pendidikan yang buruk, program pemerintah yang tak menjawab persoalan dasar. Faktanya, proses Musrenbang tak lebih dari sekadar formalitas, selebihnya diduga ada permainan oleh oknum atas usulan kegiatan dan alokasi anggaran.
Sejatinya, dana desa diharapkan bisa menjadi instrumen baru dalam penanggulangan kemiskinan di desa, namun justru banyak contoh penggunaan dana desa menjadi lahan korupsi baru bagi oknum pejabat desa. Ketimpangan ekonomi dan sosial banyak dialami oleh kaum buruh, honorer, petani, nelayan, pegawai rendahan. Para petani sulit memasarkan produk mereka karena akses jalan dan pasar. Nelayan berjibaku dengan berkurangnya penghasilan akibat destruktif fishing dan illegal fishing, maupun kejahatan rompak yang menghantui kehidupan mereka.
Harapan masyarakat, agar gubernur tak semata menjadi gubernur yang berencana saja tanpa ada aksi konkrit. Sisa 1 tahun masa jabatan gubernur harus dimaksimalkan fokusnya untuk mengejar ketinggalan dan merealisasikan janji kampanye yang belum tercapai. Walau tentu harus kita sadari, hal ini agak mustahil karena periode akhir ini merupakan masa injury time bagi Irianto. Maklum, kontestasi Pemilihan Gubernur Kaltara akan segera dimulai tahun ini. Sementara itu, publik sering kali dipertontonkan drama buruknya hubungan Gubernur dan Wakilnya, Udin Hianggio, hingga hal ini tentu saja sangat mengganggu fokus pengambilan kebijakan program. Kemudian, banyak orang beranggapan, Irianto lebih percaya pada orang luar Kaltara untuk mengisi posisi penting, baik itu di pemerintahan maupun di lembaga ad hoc, termasuk serangkaian jabatan bagi anaknya.
Tentu hal ini mencederai kepercayaan orang, khususnya mereka yang percaya sebenarnya SDM di Kaltara sendiri memiliki kapasitas dan layak mengisi posisi penting tersebut. Hal ini sebenarnya tak lepas dari kurangnya pemahaman Irianto terhadap kultur dan budaya lokal, kurang sering turun lapangan berkumpul dengan masyarakat kelas bawah, lebih banyak bergaul dengan kalangan tertentu saja.
What next?
Tak ada salahnya Gubernur Irianto meniru gaya blusukan Jokowi, yang banyak mengurangi kegiatan seremonial dan lebih banyak turun lapangan melihat progres pembangunan dan program. Beliau tentu memiliki jaringan bagus di pemerintahan pusat, mestinya mudah berkordinasi untuk mempercepat hal-hal yang menjadi prioritas di Kaltara khususnya hal-hal yang baik infrastruktur dan non-infrastruktur, misalnya:
- Pembenahan pendidikan dalam hal melanjutkan program beasiswa, kesejahteraan guru, perbaikan metodologi pengajaran, dan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Melanjutkan program pembangunan asrama bagi siswa dan mahasiswa asal pedalaman yang ingin melanjutkan sekolah di kota-kota besar di Kaltara. Termasuk untuk para anak TKI yang ada di Sabah. Lebih baik, gubernur fokus program kerjasama dengan perguruan tinggi di Kaltara daripada luar Kaltara, sehingga investasi beasiswa dan program, kembali ke Kaltara lagi.
- Untuk menstimulasi perputaran uang di tingkat lokal, sudah selayaknya, pemerintah memberi kepercayaan kepada kontraktor lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan proyek infrastruktur daerah. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Tenaga kerja setempat perlu juga diberikan kesempatan, pemerintah wajib membuat kebijakan afirmatif bagi perusahaan untuk mempekerjakan karyawan dari daerah setempat. Hal ini juga ditujukan untuk merangsang perputaran uang di tingkat lokal. Karena, bila karyawan dan kontraktor banyak dari luar daerah, dipastikan, uangnya akan keluar dari Kalimantan Utara.
- Perikanan merupakan sektor andalan dan hampir 70 persen masyarakat Kaltara bergantung pada hasil perikanan. Oleh karena itu, penting sekali, Gubernur Irianto lebih tegas dalam hal pengawasan ekosistem kawasan laut dan pesisir. Untuk memastikan pengelolaan konservasi agar selalu ada tempat untuk ikan berkembang biak melalui pembuatan wilayah zona konservasi dilarang menangkap ikan termasuk pengawasan distribusi ikan invasif yang membahayakan ikan endemic lokal dan survei ikan endemik Kaltara. Berikan kewenangan dan target khusus bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara untuk melakukan pembagian kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sinergis, khususnya dengan PSDKP, Polair, dan Dinas Perikanan kabupaten/kota.
- Gubernur Kaltara perlu memastikan pemerintahan yang bersih dan transparan, menghilangkan belanja yang tidak efisien, memprioritaskan agenda percepatan penanggulangan kemiskinan dengan perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Inisiatif yang dilakukan, Pak Irianto Lambrie yang mengundang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk membuat fakta integritas bersama walikota/bupati se-Kaltara perlu diapresiasi.
- Pasar-pasar tradisional dengan pengelolaan modern perlu dibangun untuk menampung komoditas hasil pertanian dan perikanan. Termasuk akselerasi produksi hasil pertanian dan perikanan yang bernilai tambah.
- Buruh pabrik perlu dijamin kesejahteraan mereka, dalam banyak hal, banyak perusahaan yang masih belum memenuhi hak dasar dan hak normatif mereka. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan wajib mengawasi implementasi kebijakan upah minimum, sebagai hak dasar dan pemenuhan hak upah lembur, jamsostek, THR, BPJS dari para buruh. Bila unsur-unsur ini dipenuhi tentu produktifitas buruh bisa meningkat dan serikat buruh tidak harus melakukan demonstrasi melulu terkait upah.
Muhamad Nour MSi
Praktisi Kebijakan Publik
