benuanta.co.id, BULUNGAN — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menilai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di daerah masih belum optimal.
Evaluasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, dalam rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah di Kantor Badan Penghubung Kaltara beberapa waktu lalu.
Syamsuddin mengatakan seluruh kabupaten dan kota di Kaltara telah ditemukan pasien orang dengan HIV (ODHIV). “Deteksi memang sudah dilakukan melalui skrining. Namun sebagian kasus baru diketahui ketika pasien sudah dirawat di rumah sakit,” kata Syamsuddin Selasa (3/2/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pencegahan di tingkat hulu masih lemah. Upaya penanggulangan HIV/AIDS selama ini lebih banyak berfokus pada pemeriksaan medis, belum menyentuh penguatan pencegahan secara menyeluruh di masyarakat.
Komisi IV, kata Syamsuddin, mendorong Pemprov Kaltara untuk memperkuat kebijakan melalui regulasi berupa Peraturan Gubernur. Regulasi tersebut dinilai penting sebagai payung hukum penanganan HIV/AIDS yang terintegrasi.
“Tidak cukup hanya melakukan skrining. Harus ada upaya pencegahan yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya penguatan kelembagaan agar penanganan HIV/AIDS tidak berjalan parsial. Menurutnya, pembagian peran antarinstansi harus jelas agar otoritas penanganan lebih kuat. “Bukan hanya OPD teknis, tetapi juga melibatkan unsur hukum dan pendampingan psikologis,” kata Syamsuddin.
Selain isu kesehatan, rapat kerja tersebut juga membahas evaluasi penyelenggaraan pendidikan serta pembinaan karakter peserta didik SMA dan SMK di Kaltara. Syamsuddin menilai penguatan karakter dan edukasi menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan jangka panjang. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Yogi Wibawa
