benuanta.co.id, TARAKAN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan pentingnya memperkuat peran Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) dalam menghadapi tantangan penyiaran di wilayah perbatasan.
Hal ini menjadi salah satu fokus utama menjelang pelaksanaan fit and proper test terhadap 14 calon komisioner yang dijadwalkan berlangsung pada 15–16 Desember di kantor DPRD Kaltara.
Anggota Komisi I DPRD Kaltara, Herman, mengatakan tantangan penyiaran di Kaltara tidak hanya soal pengawasan lembaga penyiaran lokal, tetapi juga potensi masuknya informasi bermuatan hoaks dari luar negeri. Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat tugas KPID semakin strategis.
“KPID harus mengontrol lembaga penyiaran di Kaltara untuk mencegah penyebaran berita hoaks atau berita-berita yang berpotensi mengganggu dari perbatasan, khususnya dari Malaysia,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).
Dirinya menilai komisioner baru harus memiliki kemampuan analisis yang kuat serta pemahaman mengenai dinamika informasi di daerah perbatasan. Karena itu, fit and proper test menjadi ruang untuk memastikan para calon tidak hanya memahami teori penyiaran, tetapi juga mampu merumuskan strategi pengawasan yang relevan bagi Kaltara.
“Tentu kami akan menggali pemahaman dan kompetensi dasar calon di bidang penyiaran. Mengeksplorasi rencana kerja dan gagasan ke depan yang dimiliki calon jika terpilih,” jelasnya.
Enam anggota Komisi I akan melakukan pendalaman secara individual terhadap seluruh calon. Selain kemampuan teknis, aspek kolegialitas dan kesiapan calon bekerja dalam sistem kolektif juga menjadi bagian yang diperhatikan. Herman menyebut pendalaman dilakukan secara menyeluruh.
“Nantinya, keenam anggota Komisi akan mengeksplorasi satu per satu, baik itu terkait kemampuan basic-nya, terkait dengan nanti apa kira-kira pemikiran untuk ke depan itu seperti apa,” tambahnya.
Komisi I juga mempertimbangkan keterwakilan daerah dari lima wilayah di Kaltara, yaitu Nunukan, Tarakan, Malinau, Kabupaten Tana Tidung (KTT), dan Bulungan. Representasi wilayah dinilai penting untuk memastikan kebijakan KPID dapat menjangkau seluruh kebutuhan penyiaran di provinsi tersebut.
Menurutnya, KPID Kaltara ke depan harus lebih aktif dalam menjalankan fungsi edukatif kepada masyarakat. Ia mencontohkan penguatan peran KPID di provinsi lain. “KPID itu saya sudah ke Jabar, sudah ke Jatim, sudah ke DKI. Ternyata juga diperluas terkait dengan edukasi. Supaya kehadiran KPID kami di Kaltara itu betul-betul ada manfaat dan dirasakan juga oleh masyarakat,” tegasnya.
Dari 14 calon yang sebelumnya lolos seleksi Tim Seleksi (Timsel) independen, tujuh akan ditetapkan sebagai komisioner dan tujuh lainnya sebagai cadangan. Penetapan dilakukan melalui sistem perankingan berdasarkan hasil pendalaman, makalah, serta rencana kerja masing-masing calon.
Herman juga menepis isu adanya titipan nama pada proses seleksi. Ia menegaskan seluruh tahapan sudah dilaksanakan transparan melalui mekanisme resmi, mulai dari tes kompetensi, Computer Assisted Test (CAT), psikotes hingga tes kesehatan.
“Kami sesuai dengan mekanisme yang ada, membentuk Timsel 14 nama ini sebenarnya semua sudah masuk kriteria, layak untuk menjadi calon komisioner,” ungkapnya.
Hingga kini, belum ada laporan resmi dari masyarakat terkait 14 calon tersebut. Namun apabila laporan masuk, DPRD akan melakukan verifikasi ketat berdasarkan identitas pelapor dan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan. Jika laporan terbukti, calon otomatis gugur dari proses. Jika tidak terbukti, seleksi tetap dilanjutkan seperti biasa. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
