benuanta.co.id, TARAKAN – Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan dalam memenuhi kebutuhan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
Kepala Disdukcapil Tarakan, Hery Purwanto, mengungkapkan, pengambilan blanko KTP harus dilakukan langsung ke Direktorat Jenderal Dukcapil di Jakarta, sementara anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan hingga 50 persen.
“Blanko harus kami ambil langsung ke pusat. Sementara anggaran perjalanan dinas dipangkas cukup besar,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Ia menyebut, kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku pada tahun ini, sehingga pihaknya lebih banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah provinsi.
Akibat keterbatasan tersebut, sempat terjadi antrean pencetakan KTP. Saat ini, sekitar 200 data kependudukan masih menunggu untuk dicetak.
Setiap harinya, Disdukcapil Tarakan melayani 80 hingga 150 pemohon KTP. Dalam setahun, kebutuhan blanko mencapai sekitar 25 ribu hingga 26 ribu keping.
Selain persoalan blanko, Hery juga menyoroti rendahnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Tarakan yang baru mencapai sekitar 6 persen.
“Kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Padahal IKD bisa digunakan untuk berbagai layanan digital,” jelasnya.
Disdukcapil Tarakan berencana mendorong integrasi IKD dengan data bantuan sosial, agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Kami akan koordinasi dengan Dinas Sosial supaya data penerima bantuan selalu ter-update,” tutupnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Yogi Wibawa
