benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat penyelesaian sisa kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang masih berjalan.
Pemerintah daerah memberikan kesempatan tambahan penyelesaian pekerjaan maksimal 50 hari, terhitung sejak 2 Januari 2026.
Meski secara umum realisasi fisik dan belanja APBD 2025 mencapai 98 persen, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum rampung karena membutuhkan waktu pelaksanaan yang cukup panjang.
“Realisasi fisik dan keuangan kita sekitar 98 persen. Tapi memang ada beberapa kegiatan yang belum selesai tepat waktu, terutama pekerjaan yang durasinya cukup panjang. Karena itu kita berikan kesempatan penyelesaian paling lambat 50 hari,” ujar Syarwani, Kamis (29/1/2026).
Lebih lanjut Ia menegaskan, kebijakan tersebut tetap memiliki konsekuensi. Pembayaran atas pekerjaan lanjutan tidak dapat dilakukan melalui APBD Murni 2026 dan harus dianggarkan kembali pada APBD Perubahan. Selain itu, penyedia jasa tetap dikenakan sanksi denda keterlambatan.
“Pembayarannya tidak bisa dilakukan di APBD murni 2026 dan harus masuk di perubahan. Penyedia juga tetap dikenakan konsekuensi denda keterlambatan,” tegasnya.
Salah satu proyek strategis yang masih dikejar penyelesaiannya adalah pembangunan Jalan Tanjung Palas–Salimbatu dengan progres per akhir Desember 2025 mencapai sekitar 82 persen. Pemerintah optimistis proyek tersebut dapat dituntaskan karena menyangkut akses dan pelayanan publik.
“Ini kebutuhan publik, dilewati masyarakat setiap hari. Kita optimistis dengan pemberian kesempatan, progres yang tersisa dari 82 persen ini bisa dituntaskan,” katanya.
Selain mengejar sisa pekerjaan 2025, Syarwani juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja OPD pada 2026. Pemerintah daerah menyiapkan mekanisme evaluasi kinerja berbasis capaian triwulan yang akan berdampak pada pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Ini menjadi atensi semua, bukan hanya kepala OPD, tetapi seluruh ASN yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan. Kita ingin ada progres capaian per triwulan, mulai Januari sampai April,” jelasnya.
Syarwani meminta setiap OPD menyusun komitmen target penyelesaian program sepanjang 2026 secara realistis dan terukur.
“OPD harus menyampaikan kesanggupan menyelesaikan seluruh programnya. Kalau ada 10 kegiatan, bisa dibagi target per triwulan supaya tidak menumpuk di akhir tahun,” ujarnya.
Untuk mendorong percepatan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat, pekerjaan berskala kecil diminta diprioritaskan sejak awal tahun.
“Kegiatan kecil seperti semenisasi atau peningkatan jalan lingkungan bisa kita dorong di awal tahun. Ini melibatkan masyarakat sebagai pekerja sehingga ada perputaran uang dari APBD yang langsung dirasakan,” tutur Syarwani.
Ia juga mengingatkan, agar durasi kontrak pekerjaan sederhana dievaluasi agar tidak terlalu panjang dan menghambat serapan anggaran.
“Kalau pekerjaan sederhana bisa selesai dua bulan, tidak perlu dipaksakan tiga bulan. Yang penting kualitas tetap sesuai spesifikasi dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(*)
Reporter: Alvianita
Editor: Endah Agustina
