benuanta.co.id, TARAKAN – Sebuah video memperlihatkan seorang driver ojek online (ojol) mendapat teguran keras dari beberapa orang saat menawarkan jasa angkutan di kawasan Pelabuhan Tengkayu I atau SDF Kota Tarakan viral di media sosial. Peristiwa tersebut memicu beragam reaksi publik dan kembali membuka polemik terkait kejelasan aturan operasional ojol di fasilitas transportasi publik.Temukan lebih banyak
Dalam video yang beredar, terlihat adu argumen antara seorang driver ojol dan pihak yang diduga menegur aktivitas penjemputan penumpang di area pelabuhan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Asosiasi Driver Online (ADO) Kalimantan Utara, Adrianinur, SE, menyayangkan polemik yang kembali mencuat. “Kami menyayangkan terjadinya polemik ini, apalagi sampai terekam dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik,” ungkapnya, Senin (26/1/2026).
Adrianinur menegaskan asosiasi pada dasarnya menghormati seluruh pihak yang menggantungkan hidup di sektor transportasi, termasuk transportasi konvensional. Namun, menurutnya, pembatasan sepihak justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. “Kami menghormati semua pihak yang mencari nafkah di sektor transportasi, termasuk transportasi konvensional,” katanya.
Terkait polemik pelarangan ojol menjemput penumpang di area Pelabuhan SDF Tarakan tersebut, ia menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, polemik tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila sejak awal terdapat pengaturan yang jelas dan disepakati bersama. “Kami menyayangkan terjadinya polemik ini,” ujarnya.
Namun demikian, Adrianinur berpandangan pelarangan ojol secara sepihak bukanlah solusi yang tepat dan berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan yang tidak didasarkan pada aturan tertulis justru berpotensi menimbulkan konflik di lapangan.
“Kami menilai pelarangan sepihak bukan solusi jangka panjang dan justru berpotensi menimbulkan gesekan di lapangan,” tegasnya.
Oleh karena itu, ADO Kaltara mendorong adanya regulasi yang jelas, adil, dan tertulis agar tidak menimbulkan kebingungan maupun keresahan, baik bagi pengemudi maupun masyarakat pengguna jasa. Asosiasi menilai pengaturan yang transparan jauh lebih efektif dibandingkan pembatasan yang tidak memiliki dasar kuat.
“ADO mendorong adanya pengaturan yang adil, jelas, dan tertulis, bukan pembatasan yang menimbulkan keresahan,” terangnya.
Dalam upaya menjaga situasi tetap kondusif, ADO Kaltara juga mengungkapkan telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Koordinasi tersebut dilakukan dengan Polda maupun Polres setempat guna menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya konflik terbuka.
“Kami sempat melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya Polda dan juga Polres,” bebernya.
Ia menjelaskan dalam koordinasi tersebut, pihak kepolisian pada prinsipnya mendorong seluruh pihak yang terlibat untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian masalah melalui komunikasi. Pendekatan dialog dan kesepakatan bersama dinilai sebagai langkah terbaik.
“Pihak kepolisian mendorong semua pihak untuk menghindari konflik dan menyelesaikan persoalan melalui jalur komunikasi serta kesepakatan bersama,” tuturnya.
Adrianinur menambahkan hingga saat ini koordinasi dengan aparat kepolisian masih terus berjalan. ADO berharap aparat penegak hukum dapat terus berperan sebagai penengah yang objektif agar situasi tetap aman dan kondusif. “Hingga kini koordinasi tersebut masih berjalan dan kami berharap aparat dapat terus menjadi penengah yang objektif,” katanya.
Lebih lanjut, ADO Kaltara menyampaikan sejumlah harapan agar polemik serupa tidak terus berulang. Adrianinur menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi seluruh pelaku transportasi dan perlindungan hak masyarakat. “Harapan kami ada kepastian aturan yang adil bagi semua pelaku transportasi dan perlindungan hak masyarakat untuk memilih layanan transportasi,” harapnya.
Selain itu, ia juga mendorong adanya dialog terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengelola pelabuhan, pemerintah, aparat keamanan, hingga perwakilan pengemudi. “Kami berharap ada dialog terbuka antara pengelola, pemerintah, aparat, dan semua pihak terkait,” imbuhnya.
Menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri, Adrianinur berharap situasi tetap kondusif dan tidak terjadi gesekan di lapangan. Ia menekankan bahwa solusi bersama jauh lebih dibutuhkan dibandingkan konflik berkepanjangan.
“Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kami berharap situasi tetap kondusif dan semua pihak dapat mencari solusi bersama demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
