benuanta.co.id, BULUNGAN – Pembahasan anggaran kembali bergulir di Gedung DPRD Kalimantan Utara. Badan Anggaran (Banggar) bersama Komisi-Komisi DPRD menggelar rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltara.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, didampingi Wakil Ketua H. Muhammad Nasir, Hadir lengkap anggota Banggar dan perwakilan komisi. Dari pihak eksekutif, TAPD diwakili Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Sekretaris TAPD, beserta jajaran anggota TAPD dan Sekretaris DPRD Kaltara.
Dalam pengantarnya, Djufrie menegaskan kembali pentingnya keselarasan kerja dua lembaga pengelola pemerintahan legislatif dan eksekutif. “APBD harus disusun efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dampaknya harus terasa oleh masyarakat Kaltara,” ujarnya.
Pembahasan berlangsung tajam. Anggota DPRD meminta penjelasan mendalam terkait Rancangan Struktur APBD 2026, khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, hingga pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penajaman itu dinilai penting untuk memastikan proyeksi pendapatan dan belanja sesuai kebutuhan riil daerah, bukan sekadar angka di atas kertas.
Dari rapat tersebut, beberapa butir kesepakatan strategis dihasilkan. Salah satunya—dokumen lengkap APBD harus diterima setiap anggota DPRD minimal dua hari sebelum rapat anggaran digelar. Aturan ini dipandang mutlak agar pembahasan tidak berjalan seremonial dan seluruh anggota memiliki ruang untuk membaca serta melakukan pendalaman.
Kesepakatan berikutnya mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi tersebut memerintahkan Persetujuan Bersama Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan paling lambat 30 November 2025. DPRD memastikan ritme pembahasan harus patuh pada tenggat nasional itu.
Sebagai tindak lanjut, DPRD dan TAPD sepakat mengunci agenda Persetujuan Bersama Ranperda APBD 2026 dalam Rapat Paripurna pada Senin, 24 November 2025.
Pembahasan APBD 2026 diprediksi masih akan berlangsung intens hingga penetapan akhir. Sorotan publik kini tertuju pada dua hal: keakuratan proyeksi pendapatan, serta strategi belanja pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan di provinsi termuda di Indonesia ini. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
