benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Ratusan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas nasional telah terbentuk di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Namun, hingga kini belum ada laporan perkembangan maupun evaluasi dari program yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan di tingkat desa dan kelurahan tersebut.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, Hasriyani, menyampaikan pihaknya belum menerima informasi resmi dari kabupaten/kota terkait progres pelaksanaan Kopdes Merah Putih.
“Kami belum ada menerima laporan seperti apa perkembangannya. Bahkan, kami sudah bersurat ke kabupaten/kota, tapi belum ada jawaban,” ungkapnya.
Hasriyani menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian, kewenangan utama terkait pengawasan, pembinaan, hingga pengembangan unit usaha koperasi berada di tingkat kabupaten/kota. Hal ini berlaku baik untuk koperasi yang tergabung dalam Kopdes Merah Putih maupun koperasi yang sudah lebih dulu terbentuk.
Saat ini, jumlah Kopdes Merah Putih di Kaltara mencapai 411 unit. Namun, dengan keterbatasan SDM dan anggaran, Pemprov Kaltara tidak memungkinkan untuk melakukan pendampingan langsung secara menyeluruh.
“Makanya peran kabupaten/kota bersama perangkat daerah terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sangat dibutuhkan,” jelas Hasriyani.
Ia menambahkan, ada sekitar 48 koperasi lintas kabupaten/kota di Kaltara yang menjadi kewenangan provinsi. Misalnya koperasi yang berdomisili di Tarakan tetapi memiliki anggota hingga Bulungan dan Nunukan, agar program ini berjalan sesuai target, Hasriyani menilai perlu adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, khususnya untuk penyediaan tenaga pendamping.
“Tujuannya supaya koperasi yang sudah dibentuk ini bisa bergerak secara maksimal sebagaimana yang ditargetkan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ikke
Editor: Yogi Wibawa
