Pemprov Kaltara Dorong Dunia Usaha Fokuskan CSR untuk Pengentasan Kemiskinan

benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam upaya menekan angka kemiskinan di wilayahnya.

Salah satunya melalui optimalisasi peran dunia usaha dengan menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih terarah dan berdampak langsung pada masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara, Bertius, mengatakan perusahaan memiliki potensi besar dalam membantu pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan. Namun, ia menekankan kontribusi tersebut harus benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Kontribusi perusahaan dalam penanganan kemiskinan bisa dalam bentuk CSR. Tetapi kita arahkan agar fokus pada penanggulangan kemiskinan, bukan hanya kegiatan seremonial,” ujar Bertius, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, Pemprov Kaltara akan memanfaatkan Data Sosial Ekonomi Terpadu Nasional sebagai acuan untuk memetakan kelompok masyarakat miskin di berbagai wilayah. Data tersebut nantinya akan diserahkan kepada perusahaan yang beroperasi di sekitar desa atau kecamatan tertentu agar intervensi CSR lebih tepat sasaran.

“Misalnya, di desa yang masuk wilayah kerja perusahaan ternyata ada penduduk miskin. Maka data itu akan diserahkan. Selanjutnya, perusahaan bisa melakukan intervensi sesuai kemampuan dan program CSR mereka,” jelasnya.

Bentuk intervensi yang diharapkan tidak hanya berupa bantuan langsung, tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga dukungan pembangunan fasilitas dasar yang menunjang kesejahteraan. Dengan pola tersebut, CSR diyakini akan memberi dampak jangka panjang dalam mengurangi angka kemiskinan.

“Jangan sampai CSR hanya untuk kegiatan sesaat. Kita ingin ada kesinambungan yang bisa membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan,” tegas Bertius.

Ia menambahkan, penanganan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan sinergi seluruh pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, media, hingga masyarakat.

“Dengan model pentahelix ini, kami optimis percepatan penurunan kemiskinan di Kaltara bisa lebih optimal,” pungkasnya. (*)

Reporter: Ikke

Editor: Yogi Wibawa

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *