benuanta.co.id, NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Perbatasan se-Kecamatan Lumbis Raya Tahun 2025, yang diselenggarakan di Kantin Merah Putih PLBN Labang, Kecamatan Lumbis Pansiangan, pada Sabtu (28/6/2025).
Acara penting ini turut dihadiri oleh berbagai unsur strategis, antara lain Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Anto Bolokot, Plt. Kepala BPPD Nunukan Yance Tambaru, Kepala PLBN Labang Siprianus Padapili, jajaran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), para camat, kepala desa, dan tokoh adat se-Lumbis Raya.
Rakor ini menjadi forum penting untuk menampung aspirasi masyarakat perbatasan, terutama menyangkut keterbatasan perhatian terhadap pembangunan wilayah Lumbis Raya, termasuk dalam hal akses jalan menuju PLBN, persoalan batas negara, serta minimnya sosialisasi kepada warga terkait aktivitas perbatasan.
Masyakarat melihat masih banyak persoalan mendasar yang belum tertangani, padahal masyarakat telah menyampaikan usulan sejak beberapa tahun lalu, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, hingga fasilitas umum lainnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan berencana menyusun dokumen aspirasi yang akan ditandatangani oleh seluruh kepala desa se-Lumbis Raya, kemudian disampaikan secara resmi ke pemerintah pusat.
Tak hanya itu, Pemkab juga akan membentuk tim kerja lintas sektor, yang terdiri dari Bappeda Litbang, Dinas PUPR, BPPD, Bagian Tata Pemerintahan, 4 kecamatan terkait, dan TP2D, untuk merumuskan permasalahan serta menyusun strategi solusi jangka pendek dan panjang.
“Kami ingin pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Lumbis Raya sebagai garda terdepan kedaulatan negara. Masukan dari para kepala desa dan tokoh adat sangat berharga,” kata Hermanus.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pemangku kepentingan yang menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
“Mudah-mudahan rakor ini menjadi titik terang dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat, dan pemerintah pusat merespons secara serius,” tutup Hermanus. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Yogi Wibawa
