benuanta.co.id, NUNUKAN – Menyusul tren tingginya angka pekerja migran Indonesia (PMI) yang berusaha masuk secara ilegal dari Indonesia ke Malaysia setelah lebaran Idulfitri 2025, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara (Kaltara) akan mengintensifkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai instansi terkait untuk mencegah fenomena tersebut.
Kepala BP3MI Kaltara, Kombes Pol F. Jaya Ginting, menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak dapat dilakukan sendiri oleh BP3MI, melainkan membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak yang memiliki kewenangan.
“Kami akan bekerja sama dengan semua kekuatan yang ada, melibatkan semua stakeholder yang memiliki kewenangan. Kami berharap langkah ini dapat mengurangi dan mencegah PMI yang berusaha bekerja di Malaysia secara ilegal,” Kata Kombes Pol F. Jaya Ginting, kepada benuanta.co.id, Ahad (23/3/2025).
Langkah yang dimaksud oleh BP3MI Kaltara ini mencakup koordinasi dengan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), TNI, Polri, serta Imigrasi, yang diharapkan dapat memberikan pengawasan dan pencegahan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kabupaten Nunukan, yang dikenal sebagai salah satu pintu utama bagi PMI ilegal menuju Malaysia.
Kombes Pol F. Jaya Ginting juga menyampaikan keyakinannya bahwa pasca Idul Fitri 2025, jumlah PMI ilegal yang berusaha masuk ke Malaysia akan ada. “Kami meyakini PMI ilegal yang hendak masuk ke Malaysia pasti akan ada setelah Idul Fitri. Oleh karena itu, kami harus lebih waspada dan bergerak lebih cepat untuk mencegah hal ini,” jelasnya.
Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kerawanan dan meningkatkan pengawasan di perbatasan, sehingga para PMI yang berencana bekerja di luar negeri dapat mematuhi prosedur yang sah dan terjamin keselamatannya. BP3MI Kaltara akan terus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi pekerja migran Indonesia.
Dengan adanya kolaborasi antara BP3MI Kaltara dan berbagai instansi, diharapkan langkah ini dapat meminimalisir praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal, yang seringkali berisiko tinggi bagi keselamatan dan kesejahteraan mereka. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
