benuanta.co.id, NUNUKAN – Meski belum memasuki masa tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan kampanye pemilu. Spanduk dan baliho calon kepala daerah tingkat kabupaten hingga provinsi sudah marak bertebaran di jalanan kota Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Berdasarkan pantauan benuanta.co.id, di sepanjang Jalan Patimura, Kecamatan Nunukan, terdapat baliho bergambar salah satu calon gubernur lengkap dengan seragam dinas TNI yang dikenakan. Baliho tersebut bersanding dengan tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan tersebut.
Ketua Bawaslu Nunukan, Mochamad Yusran mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan Alat Peraga Sosialisasi (APS) di semua kecamatan dan desa.
“Selanjutnya kita lakukan kajian. Termasuk APS yang lagi marak dibicarakan yang terpasang di tiang listrik (PJU),” kata Yusran, Jumat (14/6/2024).
Perlu diketahui, hingga saat ini belum ditetapkan calon bupati dan wakil bupati termasuk guburnur. Praktis masa kampanye juga belum dimulai. APS yang menegaskan satu atau pasangan calon dari seorang tokoh, sifatnya masih kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum, hal itu sah dan dilindungi UUD 1945.
Namun begitu tetap ada rule and ethics of game yakni etika, estetika dan aturan yang berlaku baik pemilihan maupun peraturan lainnya termasuk peraturan daerah.
“Kita imbau agar tetap memegang rule and ethics of game dimaksud. Termasuk tidak curi start kampanye itu juga bagian penilaian etik atau tidak etik,” jelasnya.
Selain itu, Bawaslu juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas kabupaten Nunukan dengan cara tetap elegan dalam berpolitik.
Terkait seragam instansi tertentu yang digunakan, masih dalam kajian Bawaslu Nunukan. Ia juga kembali mengimbau agar semua pihak melakukan hal yang elegan menjunjung tinggi kondusifitas daerah. Terlebih instansi seperti TNI dan Polri seharusnya berkomitmen untuk dalam posisi netral dan terdepan dalam menjaga keamanan NKRI, seperti yang telah ditunjukkan selama ini.
“Pemeritah daerah Kita dorong untuk menindaklanjuti APS yang lagi marak dan semua APS sejenis. Untuk ditertibkan sesuai Perda. Kami Bawaslu siap berkolaborasi di lapangan,” tutupnya. (*)
Reporter: Darmawansyah
Editor: Yogi Wibawa
