benuanta.co.id, BULUNGAN – Dalam setiap pemilihan umum di Indonesia, pasangan calon atau partai politik biasanya melakukan sosialisasi melalui alat peraga kampanye (APK) sebagai media untuk menarik perhatian publik dan meningkatkan popularitasnya.
Namun, kadangkala APK yang terpasang melanggar ketentuan sehingga menimbulkan masalah pada pihak yang berwenang.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulungan, Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa Bawaslu selalu memberikan imbauan dan saran perbaikan kepada peserta pemilu mengenai APK yang terpasang di luar ketentuan.
“Seperti contohnya, APK yang terpasang di tempat yang tidak ditentukan seperti di pohon,” ucapnya, Sabtu, 27 Januari 2024.
Meskipun demikian, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa Bawaslu bukanlah tim eksekutor dan tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menertibkan APK. Namun, berdasarkan koordinasi antara Bawaslu Bulungan dengan Bawaslu Kaltara, dan Bawaslu Kaltara dengan Bawaslu RI.
“Akan dilakukan penertiban secara serentak pada saat menjelang masa tenang dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam),” tuturnya.
Dalam konteks demokrasi, APK sangat penting sebagai sarana untuk menyampaikan visi misi dan program calon atau partai politik. Namun, sebagai pihak warga negara yang baik, wajib mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.
“Meskipun Bawaslu bukanlah tim eksekutor, kita bisa segera melaporkan jika menemukan adanya APK yang terpasang di luar ketentuan dengan harapan bisa menghindarkan dari potensi masalah,” terangnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
