TANJUNG SELOR – Bila dulu, anak muda memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui aksi demo, kini mereka siap duduk di meja diskusi menjadi penyambung lidah rakyat.
Hal ini dikatakan Muhammad Dicky Umacina saat kunjungan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Adat Besar Dayak Lundayeh dan Forum Kepala Adat Besar Dayak Lundayeh Krayan ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan (Kaltara) di Tanjung Selor belum lama ini.
Bukan tanpa alasan, sebagai anak muda yang berasal dari perbatasan Krayan, ia menilai selama ini para anggota legislatif yang duduk di parlemen belum mampu menyuarakan aspirasi masyarakat. Sehingga, apa yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh pemerintah.
“Sebagai anak yang lahir di Krayan, tentunya kita prihatin dengan persoalan yang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Yakni soal Jalan Lingkar Krayan. Kita khawatir persoalan ini terus berulang di daerah lainnya, maka dari itu kita meminta dialog kepada para anggota legislatif dan eksekutif,” ucap Dicky Umacina di Tanjung Selor, Jumat (8/9/2023).
Anak muda, kata Dicky, tidak boleh mengabaikan hal-hal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Anak muda tidak boleh menutup mata, apalagi ketika menyangkut kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Di depan para pimpinan Pemprov dan anggota legislatif, Dicky menekankan, pentingnya hasil dari rapat dengar pendapat (RDP) berupa kesepakatan dalam bentuk kebijakan dan pembiayaan.
“Jika arahnya tidak jelas, lebih baik berhenti sekarang. Kita harus tegas mengenai tujuan yang ingin kita capai,” katanya.
Ada enam video yang diputar selama kunjungan masyarakat Krayan ke kantor DPRD Kaltara. Salah satunya menampilkan mobil yang ditarik oleh sejumlah orang dengan tali, sementara beberapa orang lainnya menggunakan peralatan sederhana untuk memperbaiki jalan agar kendaraan tidak terjebak. Namun, baginya, enam video terlalu banyak.
“Enam video itu terlalu banyak! Sebagai manusia normal dan beretika yang berkecimpung dalam kebijakan pelayanan publik, satu video seharusnya sudah cukup bagi pemimpin untuk menciptakan kebijakan yang konstruktif,” tegas Dicky.
Alhasil, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), keputusan positif telah diambil. Jalan utama (Lingkar Krayan, Red.) yang menghubungkan 5 kecamatan di Krayan akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15 miliar melalui APBD Perubahan 2023.
“Alhamdulillah, dalam KUA-PPAS untuk rancangan perubahan APBD 2023, telah dialokasikan dana sekitar Rp 15 miliar. Bahkan, akan dianggarkan kembali dalam anggaran murni APBD 2024. Semoga langkah konkrit ini segera terlaksana, agar warga perbatasan bisa secepatnya merasakan dampak pembangunan,” pungkasnya. (*)
