benuanta.co.id, Tarakan – Puluhan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), terus ditindaklanjuti oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebelumnya, Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang mengatakan ada 44 rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltara. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kaltara, Yuniar Aspiati menjelaskan dari 44 rekomendasi itu sudah berproses dan diperbaiki oleh setiap OPD di lingkungan Pemprov Kaltara.
“Sudah berproses ada beberapa OPD yang melakukan perbaikan dan sudah kita laporkan kepada BPK RI, intinya kita sudah bergerak lah,” ucap Yuniar Aspiati kepada benuanta.co.id pada Selasa, 25 Juli 2023.
Kata dia, 44 rekomendasi ini masih berjalan sehingga belum dapat dikatakan selesai 100 persen. Tak hanya perbaikan secara administrasi, pengembalian anggaran lebih pembayaran pun telah berjalan.
“Untuk pengembalian belum semua, tapi semuanya berproses,” bebernya.
Terkait waktu yang diberikan selama 60 hari sejak laporan pemeriksaan keuangan ini diserahkan BPK RI kepada Pemprov Kaltara. Bisa saja lebih yang terpenting sudah ada progres yang dilaksanakan oleh OPD.
“Sesuai aturan itu 60 hari, tapi yang penting sudah berproses ini sudah di verifikasi oleh BPK. Kan ada administrasi dulu seperti teguran dari pak Gubernur itu sudah, sekarang itu lagi menyicil,” paparnya.
Tak hanya itu, proses permintaan kelebihan pembayaran dari pihak ketiga juga telah berjalan. (*)
Reporter : Heri Muliadi
Editor : Nicky Saputra
