benuanta.co.id, Makassar – Tarif jasa ojek online (Ojol) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai dilakukan penyesuaian pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah pusat.
Penyesuaian tarif jasa Ojol ini disepakati dalam rapat dengar pendapat yang diinisiasi Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif bersama pihak Dirlantas Polda Sulsel, Dinas Perhubungan Sulsel, Dishub Makassar, masing – masing perwakilan penyedia jasa aplikator (Grab, Gojek, Maxim), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulsel, KPPU Sulsel, Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) serta perwakilan Ojol Bersatu, Senin, (12/9).
Penyesuaian tarif ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi pengemudi Ojol saat menggelar aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga BBM pekan lalu.
“Kami sudah meminta manajemen Grab Gojek Maxim untuk melakukan penyesuaian tarif, supaya teman teman driver online atas kenaikan BBM bisa bertambah penghasilannya,” kata Syaharuddin Alrif kepada wartawan di gedung DPRD Sulsel seusai menggelar rapat dengar pendapat itu.
Menurut dia, kesepakatan tarif jasa Ojol ini sekaligus menjawab keresahan para driver atas kenaikan BBM yang berimbas terjadinya inflasi di beberapa sektor.
“Itu sudah clear. Keresahan, kegelisahan sudah diselesaikan,” ujar sekretaris DPW NasDem Sulsel ini.
Adapun penyesuaian tarif ini mengacu terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel bernomor 1162/IV/Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Angkutan Sewa Khusus (ASK).
Di mana rapat tersebut disepakati tarif batas bawah dari Rp3.700 naik Rp6.000. Kemudian tarif batas atas dinaikkan dari Rp6.500 menjadi Rp7.800. Lalu tarif minimum sebesar Rp15.600
“Mudah – mudahan Pak Gubernur segera menandatangani, InsyaAllah minggu ini sudah keluar. Supaya bisa menyesuaikan tarif batas atas, tarif batas bawah dan tarif minimum. Sudah sangat sesuai apa yang diinginkan teman – teman,” sambungnya.
“InsyaAllah tidak ada masalah, tapi kami berharap aplikasi Gojek, Grab, Maxim agar masyarakat kita juga untung. Kalau perusahaan saja untung, untuk rakyat tidak untung, kami DPRD Sulsel akan meminta dengan tegas jangan bekerja Sulawesi Selatan,” tegas Syahruddin Alrif menandaskan.(*)
Reporter: Akbar
Editor: Ramli
