benuanta.co.id, BULUNGAN – Kelanjutan pembangunan mega proyek sekaligus Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Bulungan dipertanyakan. PSN yang sudah masuk perencanaan pada 2011 silam itu pun jarang tersiar progressnya.
Mencari tahu progress pembangunan PLTA di Kecamatan Peso tersebut, DPRD Provinsi Kaltara menggelar rapat kerja bersama PT Kayan Hydro Energy (KHE) pada Senin, 30 Mei 2022. Rapat kerja ini juga sekaligus membahas progress perencanaan dan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), PLTA, Kota Baru Mandiri (KBM), da Kantor DPRD Kaltara.
“Kita memang secara terbuka menyampaikan bahwa kita (pembangunan) itu nol persen progres salah satunya PLTA. Hari ini kita tahu perkembangannya bahwa PT KHE sedang proses ke pra konstruksi untuk bendungan 1 dari 5 bendungan yang akan dibangun,” ucap Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus Baya kepada benuanta.co.id, Senin 30 Mei 2022.
Informasi yang diterima DPRD Kaltara, pihak PT KHE menyampaikan izin yang telah di kantongi sekitar 42 izin dan progresnya saat ini melakukan pengerjaan akses jalan ke lokasi tugu 5 yang mengarah ke bendungan sekitar 4 kilometer.
“Kami diminta tindaklanjuti DPRD untuk berkunjung ke lokasi,” jelasnya.
Kemudian di lokasi pengembangan KIPI, informasi yang diterima pengelolanya ada 3 perusahaan yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), PT Kayan Patria Propertindo (KPP) dan PT Indonesia Strategis Industri (ISI) ditambah dengan 7 tenant.
“Jadi dengan 3 kali 7 tenant itu ada 21 tenant, ini lumayan apalagi dalam rangka sisi ketenagakerjaan. Kita harap dengan master plan dari mereka ini dapat dibuka oleh kita,” paparnya.
“Kita telah meminta bersama pemerintah tolong dibuka dong, supaya kita dapat melihat bahwa impact nya buat kita apa, dari sisi ekonomi kemudian dari sisi rekrut tenaga kerja,” tambahnya.
Potensi itulah yang ingin dilihat oleh DPRD Kaltara, dari tenant 1 bidang apa yang ditawarkan, sehingga nantinya dapat dilakukan penyesuaian dan pihaknya mengadvokasi untuk putra putri daerah Provinsi Kaltara.
“Ini harus menjadi sesuatu yang booming dan setiap masyarakat Kaltara itu harus tahu bahwa kita punya potensi seperti ini,” tuturnya.
Albertus Stefanus pun meminta agar pengelola ini terus melakukan update data dan 3 bulan sekali dilaksanakan pertemuan. Hal ini bertujuan untuk update progres terus terpantau. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor : Nicky Saputra
