benuanta.co.id, BULUNGAN – Pengembangan pusat pemerintahan Ibukota Kaltara masih terus dilakukan, nantinya akan berlokasi di sekitar Desa Gunung Seriang dengan nama Kota Baru Mandiri (KBM). Hanya saja proses pembangunan yang dimulai sejak tahun 2018 melalui Instruksi Presiden itu masih terhambat.
Terhambatnya pematangan lahan ternyata karena minimnya anggaran, sehingga Pemerintah Provinsi Kaltara diyakini bakal meminta dukungan pemerintah pusat.
“Jadi pematangan lahan di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor untuk pembangunan pusat pemerintahan masih terbentur anggaran. Makanya kami berharap dukungan pemerintah pusat,” ucap Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara, Panji Agung kepada benuanta.co.id, Selasa 31 Mei 2022.
Walaupun terbentur, DPUPR Perkim Kaltara telah membangun infrastruktur jalan. Kata dia ada dukungan berupa pembangunan kantor instansi vertikal di kawasan KBM dari pemerintah pusat.
“Di sana menjadi perhatian pemerintah pusat dalam dukungan pembangunan kantor instansi vertikal. Saat ini kita masih menampung beberapa usulan permohonan untuk pembangunan perkantorannya,” paparnya.
Salah satu perhatian pemerintah pusat akan melakukan pembangunan di Kaltara berupa Balai Latihan Kerja (BLK). Tujuannya untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam menyambut pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning Mangkupadi.
“Saat ini ada anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan BLK dan meminta disiapkan lahan untuk pembangunan BLK. Jadi sekarang ini masih kita proses NPHD,” tutur Panji.
Di tempat berbeda, Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara, Tri Wahyu Wibowo menuturkan saat ini infrastruktur jalan lingkar sangat dibutuhkan untuk membangun pusat pemerintahan di KBM Tanjung Selor.
“Hanya saja persoalannya saat ini Pemprov Kaltara tidak memiliki anggaran untuk pematangan lahannya,” jelas Tri.
Untuk itu pihaknya berharap pemerintah pusat diharapkan dapat membantu Pemprov Kaltara dalam melakukan pematangan lahan di KBM Tanjung Selor. Di mana kebutuhan anggarannya sekitar Rp 2 triliun untuk pematangan lahan seluas 4.000 hektare. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor : Nicky Saputra
