benuanta.co.id, BULUNGAN – Sejak didirikan setahun yang lalu, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bulungan yang bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di evaluasi. Pasalnya, dari 16 instansi dan lembaga yang menempatinya, beberapa diantaranya tidak begitu aktif memberikan layanan.
“Ini ada 16 tenant yang ada di MPP, itukan wajib di evaluasi terkait dengan layanan yang diberikan. Dalam hal ini kita mendorong supaya tenant yang kurang aktif memberikan layanan, itu tetap harus dihadirkan untuk pembutuh pelayanan baik perizinan maupun non perizinan,” ucap Bupati Bulungan Syarwani kepada benuanta.co.id, Selasa 24 Mei 2022.
Kata dia, bagi tenant yang selama ini kurang aktif diminta keseriusan dan komitmennya untuk hadir memberikan layanan. Bupati mengatakan jika 16 tenant telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan.
“Semuanya tadi komitmen untuk memberikan peningkatan layanan sesuai dengan tupoksinya khususnya pemberian izin,” jelasnya.
Adapun 16 tenant itu diantaranya DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Samsat, Kementerian Agama, Bank Kaltimtara, Bank Nasional Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Lalu dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama, PT Taspen Mandiri serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Kaltara.
“Saya minta tadi supaya ini direspon, bahkan saya minta kepada Kepala DPMPTSP untuk membuat akun resmi MPP, ini bentuk transparansi dan akuntabilitas, bahkan ada informasi sudah berapa banyak mengeluarkan izin,” paparnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Bulungan, Jahrah menuturkan evaluasi terhadap 16 tenant itu terkait kinerja, sebelumnya juga telah ditekankan sesuai komitmen itu pelayanan dan konsistensi.
“Jadi setahun lalu hingga saat ini hanya beberapa tenant saja yang aktif,” ujarnya.
Dia menuturkan beberapa alasan seperti kekurangan personel sehingga tidak aktif berikan layanan tidak dapat diterima. Untuk itu pihaknya mendapatkan arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, agar 2 pekan sejak di evaluasi tidak ada perubahan maka tenant yang tidak aktif ini dikeluarkan.
“Jadi, masih banyak yang mau bergabung disini, tidak hanya dari pihak OPD atau instansi pemerintah tapi ada pihak swasta yang mau bergabung,” jelasnya.
Jahrah mengatakan tenant yang bergabung selama ini tidak ada retribusi atau sewa pinjam pakai, tapi gratis. Bahkan di MPP juga telah di fasilitasi dengan perangkat elektronik berupa komputer, printer dan tap penilaian kepuasan masyarakat serta mebelernya.
“Itu gratis dan mereka hanya siap masuk saja. Tenant yang tidak begitu aktif ada 6 atau 7 diantaranya BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Perizinan Pajak Pratama dan BRI. Lalu dari OPD kita itu ada Bapenda, Disnaker dan Dinas PUPR,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
