NUNUKAN – Krayan merupakan daerah yang perbatasan langsung berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia. Di ataranya dengan wilayah Sabah dan Serawak, yang biasanya menjadi salah satu sumber untuk mendapatkan bahan pokok lebih murah, karena jangkauannya lebih dekat dibanding dengan wilayah perkotaan di Nunukan atau Tarakan, Indonesia.
Namun karena sedang dilanda wabah Covid-19, Malaysia melakukan lockdown. Hal ini sangat berdampak terhadap warga perbatasan seperti di Krayan. Karena kebutuhan sehari-hari warga harus didatangkan dari perkotaan. Bahkan selain bahan pokok sehari-hari, juga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Menyoal BBM di Krayan, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Sungai Krayan (FMP-SK), Ajang Khaleb menyampaikan, kebutuhannya untuk wilayah Krayan cukup besar. Namun saat ini malah terjadi kelangkaan BBM di wilayah perbatasan ini. Dirinya pun sangat menyayangkan hal ini lantaran sudah terjadi cukup lama.
Ajang Khaleb menduga, ada permainan yang terjadi akibat kelangkaan BBM subsidi di Krayan. Sebab dari pantauannya serta komunikasi dengan pihak Pertamina di Tarakan, suplai BBM ke Krayan selalu lancar. Namun SPBU Kecamatan Krayan Induk Selatan dan Kecamatan Krayan Selatan selalu kosong, sehingga masyarakat sulit sekali mendapatkan BBM.
“Sementara pesawat yang disubsidikan pemerintah untuk mengangkut BBM bersubsidi tidak pernah berhenti dan jalan terus. Kapasitas daya angkut 4 ton sekali terbang, dan dalam 1 hari 2 kali terbang. Pagi 4 ton ke Krayan Selatan, siang 4 ton ke Krayan Induk Long Bawan,” terangnya kepada benuanta.co.id.
Namun yang membuatnya geram, saat SPBU kosong tidak ada BBM, proyek di Krayan masih terus jalan. “Yang kami sesali, di tengah-tengah krisis ini, Pemerintah Provinsi Kaltara telah memaksa beberapa proyek besar dalam kondisi sekarang ini harus berjalan dan tetap bekerja. Ini sudah mengorbankan hak masyarakat terhadap BBM Bersubsidi demi terlaksananya pekerjaan proyek dengan nilai yang cukup menjanjikan keuntungan besar bagi kontraktor,” tegas pria yang berdomisili di Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan ini.
Untuk itu, Ajang Khaleb pun mempertanyakan kepekaan Pemerintah Provinsi Kaltara terhadap nasib rakyat di Krayan. Mengapa lebih mengutamakan pekerjaan proyek pembangunan jalan tersebut dibanding kebutuhan masyarakat untuk mendapat BBM.
“Yang perlu kami pertanyakankan sekarang, apakah ada undang-undang tentang penggunaan atau pengelolaan BBM bersubsidi untuk pekerjaan proyek seperti ini? Apakah ada kerja sama Pertamina Tarakan dengan PT. Semaring Putra sebagai penangung jawab penyalur BBM Subsidi dengan perusahaan kontraktor yang bekerja di Krayan Selatan dan Krayan Tengah?” tanyanya.
Dia mengungkapkan, beberapa kontraktor yang saat ini bekerja di Krayan untuk pembangunan jalan di antaranya adalah PT. Benua, PT. Panca Karya Modern, PT. Nabila. Dengan anggaran masing-masing Rp 11 miliar, Rp 50 miliar, dan Rp 7 miliar.
Ajang Khaleb menjelaskan, saat sosialisasi kegiatan proyek jalan di Krayan, dirinya sudah mengajukan pertanyaan kepada pihak perusahaan, ”Apakah kalian mampu nanti bekerja dalam kondisi seperti ini, soalnya jalan malaysia tutup untuk mendatangkan BBM. Lalu dari mana nanti dapat BBM?” katanya mengulangi.
Sebab, saat ini BBM solar yang masuk Krayan adalah BBM subsidi pemerintah, jangan sampai perusahaan memanfaatkan solar subsidi untuk masyarakat. “Mereka menjawab akan datangkan BBM industri dari Tarakan. Tapi buktinya sekarang mereka memanfaat hak masyarakat atas BBM subsidi,” katanya geram.
Karena merasa ada yang janggal dengan penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran tersebut, Ajang Khaleb pun telah meneruskan dugaan pelanggaran ini ke pihak-pihak berwajib. “Silakan pihak-pihak yang berwewenang seperti Polri atau Kejaksaan turun ke lapangan dalam waktu yang tidak begitu lama, mengecek semua laporan kami ini. Kami yang bertangungjawab atas semua laporan ini,” tegas Ajang.
Ajang Khaleb mengaku tidak gentar memperjuangkan hak rakyat Krayan ini, untuk mendapat BBM sesuai kebutuhan. “Di tengah-tengah kami dalam memperjuangkan hak masyarakat atas BBM bersubsidi ini, kami dengan jujur mengatakan tidak punya kepentingan. Hanya kepentingan masyarakat yang kami perjuangkan,” ujarnya.
Tak hanya BBM, saat ini yang menjadi keluhan masyarakat adalah mahalnya harga bahan pokok di Krayan, khususnya di Krayan Selatan dan Krayan Tengah. Seperti hanya gula pasir, 1 kilogram (Kg) mencapai Rp 48 ribu, beras 15 Kg mencapai Rp 400 ribu. “Betapa sedih kita melihat kondisi masyarakat Krayan saat ini, dalam kesulitan masyarakat, hak masyarakat atas BBM bersubsidi dikorbankan dengan lebih mementingkan proyek-proyek pengerjaan jalan,” trenyuh Ajang Khaleb.(*)
Reporter: M. Yanudin
