Tampung Aspirasi Para Ketua RT Kampung Satu/Skip, Zainal Komitmen Tuntaskan Persoalan Warga Jika Terpilih Kaltara 1

TARAKAN – Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara nomor urut 3, yaitu Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan (ZIYAP) terus bergerak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kali ini Zainal mengunjungi sebagian Ketua RT yang ada di Kampung 1, Kelurahan Kampung Satu/Skip, Selasa (29/9/2020) malam tadi.

Dalam kunjunganya, Zainal Paliwang banyak menerima aspirasi dari ketua garda terdepan warga yang mengeluhkan beragam persoalan sosial. Misalnya kecilnya insentif yang diterima Ketua RT selama ini, hingga menginginkan adanya Posyandu khusus untuk anak.

Sebab, rata-rata Ketua RT di Keluruhan Kampung Satu/Skip mengeluh Posyandu yang sekarang ini digunakan sebagai Posyandu untuk lansia. Sehingga setiap melakukan kegiatan harus bercampur antara pelayanan terpadu anak dan lansia.

“Kita (RT) hanya mendapat bantuan dana desa Rp 40 Juta yang jauh dari cukup untuk membangun posyandu bagi warga. Karena sekarang ini dipakai untuk lansia, tidak seharusnya dicampur dengan anak,” ungkap Ketua RT 14, Kelurahan Kampung Kampung Satu/Skip, Papang Hermanto.

Demikian juga Ketua RT 5, Kampung Kampung Satu/Skip, Suparmi berharap jika ZIYAP diamanatkan untuk memimpin Kaltara priode 2020-2024, harus bisa amanah serta mampu memperhatikan serta turun langsung mengatasi masalah yang dialami masyarakat. Jangan sampai, kata dia, seperti pemimpin Kaltara sebelumnya yang hanya mengumbar janji tanpa ada solusi ke warga.

Baca Juga :  Kaleidoskop 2024: BMKG Tarakan Sebut Curah Hujan Tahun 2024 Alami Peningkatan

Termasuk memperhatikan upah guru honorer yang kecil dan dianggapnya tak sebanding dengan beratnya kinerja. Terlebih, nasib bagi guru honorer yang berada di daerah perbatasan untuk bisa diperhatikan.

“Terutama guru TK, SD, dan SMP yang hanya mendapat gaji pokok tanpa ada insentif. Kita berharap jangan terlalu banyak janji, seperti Gubernur kemarin ketika (RT) akan bertemu tidak juga bertemu. Hanya diberi janji-janji hampa,” katanya.

Menampung aspirasi para Ketua RT tersebut, Zainal menyampaikan visi misi untuk bisa membawa perubahan seperti yang diharapkan warga Kaltara selama ini, sekaligus menegaskan bahwa majunya mantan Wakapolda Kaltara ini bukan dilandaskan mencari kekayaan melalui duduki kursi Kaltara 1, melainkan wujud kepedulianya terhadap warga dan hanya ingin Kaltara berubah, Maju, Sejahtera, sejalan dengan tagline ZIYAP yaitu “Membangun desa, menata kota”.

Baca Juga :  Pemprov Kaltara Minta Masyarakat Jeli Beli Produk Impor yang Legal

“Mungkin bapak ibu tahu kalau banyak proyek-proyek Pemprov Kaltara yang tidak dirasakan oleh masyarakat. Saya maju (Gubernur) bukan cari uang, tapi saya ingin membangun Kaltara. Alhamdulillah rezeki yang Allah berikan ke saya selama ini sudah sangat-sangat lebih dari cukup. Saya tidak cari kekayaan,” ujar Zainal A Paliwang.

“Saya komitmen kepada masyarakat, saya ketika terpilih, saya mau fokus membangun 4 kabupaten dan 1 kota, sebagai Gubernur harusnya mengayomi melakukan kerja sama yang baik dan harmonis bersama 4 kabupaten dan 1 kota di Kaltara ini,” tambahnya.

Satu dari beragam kebijakan dari Pemprov Kaltara yang tak memihak kepada rakyat kecil adalah gendutnya dana humas yang tumpah ruah digunakan sebagai bahan pencitraan program kerja Gubernur Kaltara. Padahal, menurutnya besarnya anggaran yang terkesan mubazir itu seharusnya dialokasikan Pemprov untuk program lain yang pro rakyat. Misalnya saja untuk nelayan, petani, buruh atau setidaknya siasat pecitraan yang dilakukan Pemprov selama ini dapat dirasakan pula setiap Ketua RT.

Baca Juga :  Kaleidoskop 2024: BNNP Kaltara Amankan 7,83 Kilogram Sabu Selama Setahun

“Seharusnya (dari anggaran Humas Pemprov) setiap RT ini harusnya mendapat koran (gratis) setiap pagi ke rumah-rumah Ketua RT. Begitu juga insentif RT harus diberikan lebih besar, karena Ketua RT ini mengurusi banyak hal untuk warganya,” terangnya.

Komitmen lain yang akan dibawanya bersama Yansen untuk membangun Kaltara menjadi lebih baik dan membalik keadaan yang sekarang berupa kebijakan baru yang akan mengupayakan mengangkat insentif guru mulai dari TK, SD dan SMP agar hampir setara dengan guru SMA. Begitu juga dengan persoalan pembangunan Posyandu.

“Karena guru adalah garda terdepan untuk generasi muda yang berkualitas melalui pendidikan, harus kita upayakan kenaikan insentif. Untuk Posyandu juga sama, akan kita berikan dan nanti jika disinyalir adanya indikasi penyelewengan dana dalam pembangunan Posyandu, saya janji akan mengusutnya sampai tuntas,” tukasnya.(*)

 

Reporter : Yogi Wibawa
Editor: M. Yanudin

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *