TANA TIDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung (KTT) beberapa waktu lalu telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di lima kecamatan yang ada di KTT.
Setelah melakukan melakukan monev dengan lintas komisi ke lima kecamatan, anggota DPRD banyak mendapat masukan dan keluhan, baik dari masyarakat maupun dari petugas gugus tugas yang berada di pos penjagaan.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Tana Tidung, Jamhari. Kata dia, masih banyak kendala yang dirasakan oleh petugas yang berada di pos penjagaan, seperti kurangnya Alat Pelindung Diri (APD).
“Memang banyak kendala yang dikeluhkan oleh petugas yang ada di pos itu masalah APD ya, kalau seperti vitamin itu sepertinya sudah diselesaikan oleh pemerintah daerah. Untuk APD juga kita hanya bisa koordinasi ke pemerintah KTT, karena tugas kita hanya mengawasi saja. Setelah monev itu hampir semua pos mengeluhkan APD, terutama yang di perbatasan, seperti di Kecamatan Betayau dan Kecamatan Muruk Rian,” ujar Jamhari kepada benuanta.co.id.
Selain memonitoring pos penjagaan, Jamhari juga menyambangi masyarakat di desa-desa untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi keluhan masyarakat. Hasil dari menyambangi masyarakat, Jamhari dan anggota dewan lain mendapatkan cukup banyak keluhan.
Beberapa dari keluhan itu datang dari nelayan, petani dan pekerja harian atau buruh lepas. Kata Jamhari, meskipun dirinya mendukung kebijakan pemerintah perihal penanganan covid-19, namun harus tetap memperhatikan hal-hal lain, seperti halnya masyarakat yang bekerja harian.
“Kita tetap mendukung program pemerintah, namun ada hal atau opsi yang harus diperhatikan pemerintah. Terutama nelayan ya, nelayan ini 3 minggu pemerintah lakukan karantina wilayah, 3 minggu juga mereka tidak melaut. Kalau petani masih ya, hanya saja tempat mereka menjual yang tidak ada,” terang Jamhari.
Kata Jamhari, saat dirinya menyambangi desa Buong Baru, terdapat masyarakat yang ingin DPRD untuk menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah perihal bantuan sosial. Pasalnya dalam beberapa hari kedepan akan ada bulan puasa.
“Kemarin saya ke desa Buong Baru, masyarakat mengatakan kepada saya, tolong DPR menekan pemerintah, dalam hal ini bantuan sosial. Karena bagi mereka ini urgent sekali ya, apalagi dalam beberapa hari kedepan kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Pemerintah juga sudah menganggarkan Rp 18 miliar lebih untuk penanganan covid-19, namun sampai saat ini belum ada satu bantuan pun yang turun untuk masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan agar pemerintah bisa segera membagikan bantuan sosial berupa beras sebanyak kurang lebih 100 ton tersebut. Karena, kata Jamhari, bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di daerah pesisir.
Dirinya juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan pengusaha yang telah membantu petugas di pos penanganan yang ada di setiap desa. Karena telah dengan suka rela memberikan bantuan logistik berupa makanan dan minuman untuk petugas di pos penjagaan.
“Terima kasih kepada masyarakat dan pengusaha yang secara suka rela membantu petugas yang ada di pos penjagaan. Saya juga ingin mengajak masyarakat atau pengusaha yang mampu memberikan bantuan, bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19,” kata Jamhari.
“Saya juga berharap dalam sepekan ke depan, bantuan-bantuan dari pemerintah KTT sudah bisa terlaksana atau tersalurkan kepada masyarakat,” harapnya.(*)
Reporter : Herdiyanto Aldino Bachri
Editor: M. Yanudin
