PEMINDAHAN ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) sudah tepat. Salah satu alasannya adalah aksebilitas yang memudahkan aktivitas kenegaraan karena memilih dua daerah di Kaltim, yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kertanegara (Kukar). Demikian diutarakan Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT) Prof Dr Adri Patton Msi kepada Koran Benuanta, Selasa 3 September 2019.
Dijelaskan Adri Patton, bila ingin ke ibu kota baru, Kaltim memiliki bandara yang siap melayani penerbangan domestik maupun internasional, yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Perjalanan dari PPU ke Balikpapan juga mudah. Begitu juga dengan di Kukar.
“Ditambah aksebilitas jalan tol yang ada sekarang, itu sangat mendukung. Termasuk infrastruktur kantor dan sebagainya sangat memungkinkan itu bisa dilakukan di Kalimantan Timur,” ungkap Prof Adri.
Ditambahkan Prof Adri, terpilihnya Kaltim sebagai ibu kota juga pasti melalui kajian mendalam. Bahkan, Kaltim diketahui sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang banyak menyumbangkan devisa ke negara, selain Sumatera. Hal inilah yang semakin memantapkan pemindahan ibu kota ke Kaltim.
“Kalau devisa negara yang bisa digunakan seoptimal mungkin, digunakan untuk pembangunan infrastruktur pusat-pusat pemerintahan RI di Kalimantan Timur akan dapat cepat,” terangnya.
Menurut Prof Adri lagi, dampak yang paling besar dari pemindahan ibu kota adalah pemerataan pembangunan, ekonomi dan pertahanan. Salah satu daerah yang terkena dampak itu tentu saja adalah Kaltara. Di provinsi termuda ini terdapat dua kabupaten, yakni Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan yang siap menopang ibu kota di perbatasan. Dua kabupaten ini tidak hanya berbatasan di daratan, tapi juga di laut yang kerap menimbulkan konflik dan jadi akses penyelundupan.
Selain di Kaltara, ibu kota juga ditopang oleh Kabupaten Mahakam Hulu di Kaltim. Sementara di Kalimantan Barat, ibu kota dijaga oleh 5 kabupaten, yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Keberadaan ibu kota ini juga, kata Prof Adri diharapkan mampu membangun perbatasan agar lebih maju.
“Harapan saya dengan jadinya ibu kota di Kalimantan Timur itu akan memberikan multi player effect percepatan pembangunan di kawasan perbatasan,” imbuhnya.
Namun pemindahan ibu kota bukan tanpa cela. Upaya ini, kata Prof Adri, juga akan menambah ancaman. Pasalnya, ibu kota sudah pasti akan menjadi incaran tindak kejahatan. Karena itulah, tekannya, suka atau tidak suka dengan berpindahnya ibu kota ke Kaltim maka kekuatan TNI-Polri harus diperkuat oleh Kementerian Pertahanan.
“Artinya, prajurit TNI kita harus ditambah, kepolisian kita ditambah. Termasuk alutsista di perbatasan Kaltim harus diperkuat dan ditambah dengan alutsista yang canggih-canggih. Sehingga disitu terlihat kita menjaga perbatasan kita sebagai wadah beranda terdepan bangsa. Ibu kota ini merupakan kedaulatan negara dan harga diri bangsa kita,” kata mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Malinau ini.
Lebih jauh dijelaskannya, konsekuensi dari pemindahan ibu kota ialah pembangunan infrastruktur dan penguatan pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan. Begitu pula dengan anggaran TNI-Polri, kata Prof Adri, mesti ditambah.
“Karena berbicara kedaulatan negara, mau tidak mau karena itu tugas TNI. Maka kekuatan TNI-Polri, baik laut, darat dan udara menjaga teritorial dan keamanan dan ketertiban negara kita, maka anggaran TNI-Polri ditingkatkan, khususnya di Kalimantan Utara,” jelasnya.
Ancaman-ancaman dari perbatasan tidak akan jauh dari kegiatan-kegiatan ilegal, ada ilegal mining, ilegal fishing, termasuk peredaran narkoba. Oleh karenanya, penguatan pertahanan dan keamanan harus ditingkatkan. “Saya mengapresiasi sekali apa yang dilakukan Pak Gubernur mempercepat berdirinya Polda. Dalam waktu dekat mendirikan Korem, maka itu salah satu sesuatu yang penting,” jelasnya.
Dia menambahkan, negara ini tidak dapat sampai ke tujuannya mensejahterakan masyarakat bila internal sekuriti maupun eksternal sekuriti tidak dijaga dengan baik. “Penjaga eksternal sekuriti perbatasan adalah TNI, internal keamanan dalam negeri adalah Polri. Maka sinergitas antara kedua aparat penegak hukum ini perlu diperkuat. Tanpa keamanan tidak akan bisa, ini akan memberikan multi player effect kepada proses pembangunan infrastruktur yang ada di Kalimantan,” pungkasnya. (raz)
