benuanta.co.id, NUNUKAN – Warga bersama pelajar Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia terkait kondisi jalan yang rusak pada Sabtu (31/1/2026).
Aksi damai dilakukan sebagai ungkapan kegelisahan masyarakat atas kondisi jalan utama yang rusak parah, dan memerlukan perhatian serius oleh pemerintah.
Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses penghubung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar warga Krayan Timur.
Dalam surat terbuka itu, masyarakat menggambarkan kondisi jalan yang dipenuhi lubang dan lumpur hingga sangat licin, apalagi pada saat hujan.
Jalan tersebut harus dilalui setiap hari oleh warga, termasuk anak-anak sekolah, untuk beraktivitas. Aksi penyampaian surat terbuka dilakukan di ruas jalan Pa’ Kebuan–Long Umung, Kecamatan Krayan Timur, di mana ruas jalan ini selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat karena kondisinya yang belum memadai.
Salah satu tokoh masyarakat Krayan Timur, Jumanli Yohanes, mengatakan, aksi tersebut lahir dari keprihatinan panjang warga yang berharap adanya keadilan dalam pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan negara.
“Hari ini masyarakat Krayan Timur menyuarakan apa yang ada di depan mata saat ini, kami berada dalam kondisi infrastruktur jalan utama yang rusak parah, ini adalah tantangan masyarakat setiap saat dan setiap hari,” ujar Jumanli pada Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, kondisi jalan yang berlumpur dan licin tidak hanya menghambat roda perekonomian, tetapi juga menyulitkan akses kesehatan serta anak-anak menuju sekolah.
“Sesungguhnya kami bangga dengan program nasional Astacita, namun tantangan kami di Krayan Timur, satu-satunya akses jalan utama adalah tanah liat, penuh kubangan lumpur, licin, dan berbahaya, sampai kapan kondisi ini akan berakhir,” ungkapnya.
Menurut Jumanli, masyarakat Krayan Timur yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang taat hukum dan setia kepada Pancasila.
“Karena itu kami membutuhkan komitmen, keadilan, dan perhatian dari pemerintah pusat,” tegasnya. (*)
Reporter : Soni Irnada
Editor: Yogi Wibawa
