benuanta.co.id, TARAKAN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), bersama Komisi I DPRD Kaltara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan, untuk meninjau langsung pelayanan administrasi kependudukan yang dikeluhkan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, DPRD meminta penjelasan terkait keterlambatan pencetakan KTP elektronik akibat keterbatasan blanko. Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muhammad Nasir menyebut, keterlambatan terjadi karena mekanisme pengambilan dan distribusi dari provinsi.
“Kita sudah mendengar langsung bahwa keterlambatan hanya sekitar satu sampai dua hari, karena memang ada mekanisme yang harus dilakukan oleh Disdukcapil Provinsi,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan, Komisi I DPRD Kaltara akan membantu memfasilitasi Disdukcapil Tarakan melalui koordinasi dengan Disdukcapil Provinsi, agar kekurangan blanko dapat diminimalisir ke depan.
Kedati memiliki keterbatasan anggaran, dirinya mengapresiasi kinerja Disdukcapil Tarakan yang dinilai mampu bekerja maksimal dalam melayani masyarakat.
“Dengan anggaran dia yang sekecil ini, tetapi bisa bekerja maksimaluntu meng-cover dengan luasnya penduduk yang ada di Kota Tarakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Tarakan, Hery Purwanto, membenarkan adanya kekosongan blanko KTP dalam beberapa hari terakhir. Namun, hal tersebut sudah diatasi.
“memang dalam beberapa hari ini ada kekosongan belangko. Tapi sudah kita laporkan ke Disdukcapil Provinsi. Jadi, nanti mereka akan bantu blangko yang ada di provinsi dikirim ke kita,” jelasnya
Ia menyebut, setiap hari terdapat sekitar 80 hingga 150 warga yang mengurus perekaman dan pencetakan KTP. Pada tahun 2025, total pencetakan KTP mencapai sekitar 26 ribu keping.
“Kami berharap dukungan dari provinsi, karena saat ini anggaran perjalanan dinas juga dipangkas,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Yogi Wibawa
