benuanta.co.id, TANJUNG SELOR — Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi tantangan serius seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, data terbaru menunjukkan terdapat lebih dari 5.000 perusahaan yang beroperasi di wilayah ini dengan jumlah pekerja yang sudah mencapai 120.000 orang
“Bahkan, jika menggunakan versi Badan Pusat Statistik (BPS), angkanya diperkirakan bisa menyentuh 200.000-an ribu pekerja,” ungkapnya, Rabu (26/11/2025).
Angka fantastis ini, kata dia, menunjukkan Kaltara kini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor industri. “Menyikapi lonjakan jumlah pekerja dan ketergantungan ini, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu segera mengambil langkah strategis,” ucapnya.
Prioritas utama yang mendesak untuk diwujudkan adalah perlindungan ketenagakerjaan wajib. “Kami mendesak agar perlindungan seperti BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan harus segera disediakan, meskipun kondisi anggaran daerah sedang terpuruk,” jelas Syamsuddin.
Ia menjelaskan, dukungan dan fasilitasi industri, hal ini termasuk memastikan tidak ada kebijakan yang mempersulit kegiatan operasional dan investasi perusahaan. “Mekanisme adanya prinsip timbal balik (take and give) antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik bagi investor,” bebernya.
“Ketergantungan kita terhadap industri ini menjadi tinggi. Kami ingin beberapa hal, seperti BPJS Tenaga Kerja, untuk pekerja rentan itu memang harus ada dan jangan mempersulit juga perusahaan,” sambungnya.
Menurutnya, inisiatif untuk memfasilitasi kebutuhan industri dan pekerja ini akan dilanjutkan pada tahun depan, serta memastikan pembangunan industri di Kaltara dapat berjalan seimbang dengan kesejahteraan tenaga kerja. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
