benuanta.co.id, TANJUNG SELOR– Pj Sekprov Kaltara, Bustan menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi yang kuat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemerintah di kabupaten kota dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan.
“Poin utamanya adalah pengoptimalan Satu Data Penanaman Modal untuk mendukung kebijakan investasi dan promosi daerah ke depan,” ungkapnya, Senin (24/11/2025).
Menurutnya, hal itu bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam penggunaan sistem pengolahan dan penyajian data penanaman modal. “Kolaborasi data sinergi harus terjalin antara produsen data (DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten Kota) dengan pengguna validator data (seperti perwakilan BI dan BPS) yang keilmuannya sudah teruji,” ucapnya.
Bustan menegaskan, pentingnya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia secara ketat, khususnya dalam pelaporan realisasi investasi di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan menyusul adanya kekhawatiran mengenai disparitas data investasi antarinstansi yang dapat merusak kredibilitas daerah di mata investor.
Sekprov menyoroti, laporan realisasi investasi yang tidak sinkron dan berbeda-beda dari berbagai instansi data memiliki potensi besar untuk mengganggu kepercayaan, tidak hanya dari investor lokal dan nasional, tetapi juga investor internasional.
“Kita tidak boleh lagi memiliki disparitas atau mungkin perbedaan atau gap data realisasi investasi yang dilaporkan oleh berbagai instansi data yang tidak sinkron. Dapat mungkin, itu pasti mengganggu kredibilitas daerah di mata investor,” tegasnya.
Bagi dia investor, baik lokal maupun asing, selalu meminta data yang konkret dan terukur. Informasi seperti angka keuntungan (bullish), kerugian (bearish), hingga modal (capital) harus disajikan dalam bentuk angka yang jelas dan valid. Bustan meyakini, kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) akan sangat membantu dalam memvalidasi data tersebut.
“Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan data investasi menjadi momentum penting bagi pembangunan,” imbuhnya.
Selain itu, sinkronisasi Metadata dan Standar agar tercipta menyamakan definisi, metode pengukuran, dan waktu pelaporan data investasi di seluruh wilayah Kaltara.
“Langkah ini akan dipandu oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang akan memberikan insight dan pembinaan untuk integrasi data yang berdampak positif,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
