benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, memastikan komitmen penuh lembaganya dalam mendukung anggaran sektor kesehatan dan perlindungan bagi pekerja rentan pada pembahasan anggaran tahun 2026.
Ia menyampaikan, dalam rapat bersama mitra kerja, Komisi IV menyepakati dan mendukung hampir seluruh usulan yang diajukan Dinas Kesehatan. “Hampir semuanya yang diusulkan itu kami support,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Namun, Syamsuddin menegaskan ada dua persoalan besar yang menjadi perhatian khusus, yakni kebutuhan Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan. Komisi IV mendorong agar sejumlah item krusial dimasukkan dalam anggaran, seperti insentif dokter spesialis, pembangunan fasilitas oksigen, serta pengamanan dana DAK sekitar Rp40 miliar yang memerlukan pendampingan sekitar Rp2,5 miliar.
“Ini menjadi prioritas untuk peningkatan layanan kesehatan,” katanya.
Ia menambahkan, anggaran BPJS Kesehatan sebesar Rp20 miliar untuk Dinas Kesehatan juga telah diusulkan. Terkait perlindungan pekerja rentan, Syamsuddin mendesak pengalokasian anggaran Rp2 miliar untuk pembiayaan BPJS selama enam bulan, meski usulan ini belum disetujui.
Menurutnya, DPRD sebelumnya telah mendorong penganggaran minimal Rp2 miliar, bahkan hingga Rp4 miliar untuk 10 bulan, guna menjamin Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menegaskan, dukungan anggaran tersebut diperlukan agar perlindungan sosial tidak terputus dan dapat menjangkau kelompok paling membutuhkan.
“Dengan dukungan anggaran ini, diharapkan program Dinas Kesehatan dapat berjalan maksimal, terutama di daerah-daerah, dan mulai direalisasikan pada triwulan kedua 2026,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
