benuanta.co.id, TARAKAN – Proyek strategis Jembatan Bulan yang sempat menjadi wacana besar di era Gubernur Irianto Lambrie kembali mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) khususnya Komisi III.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, menilai, penting untuk menghidupkan kembali pembangunan tersebut sebagai solusi jangka panjang untuk konektivitas dan pertumbuhan ekonomi lintas wilayah di Pulau Kalimantan.
“Ini bukan hanya kepentingan masyarakat Kalimantan Utara, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional. Akses ini membuka peluang ekonomi lebih luas, terutama konektivitas dari Tarakan ke Bulungan, Malinau hingga Tana Tidung,” ujar Jufri Budiman.
Ia mengatakan, saat ini Tarakan sudah menghadapi kepadatan kendaraan yang cukup tinggi. Tanpa solusi jangka panjang seperti pembangunan jembatan, dikhawatirkan beban transportasi akan semakin berat dalam beberapa tahun ke depan.
Komisi III, mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi Kaltara untuk kembali membahas proyek ini bersama DPRD dan mendorong ke tingkat pusat.
“Kami akan dorong agar pembiayaan bisa melalui APBN. Karena kalau hanya mengandalkan APBD Provinsi Kaltara, sangat berat. Anggaran kita kecil dan banyak kebutuhan mendesak lainnya,” katanya.
Ia menyebut, dalam waktu dekat Komisi III akan mengundang dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk duduk bersama mengevaluasi rencana pembangunan terdahulu.
Ia menyadari bahwa ada perubahan kondisi lapangan, terutama pada lahan tambak yang dahulu tidak produktif namun kini aktif.
“Kami ingin tahu apakah masterplan lama masih relevan. Kalau ada perubahan, kita sesuaikan. Yang penting proyek ini tidak mandek. Kami akan kawal,” tambahnya.
Rute awal pembangunan disebutkan akan dimulai dari Tarakan Barat, menyambung ke Pulau Sadau, lalu menyeberang ke wilayah Kabupaten Bulungan.
“Aksesnya sudah sempat dibuka sebagian, terutama dari Tarakan menuju Pulau Sadau. Tapi belum ada pembebasan lahan secara menyeluruh,” jelas Jufri.
Mengenai potensi dampak terhadap pengusaha speedboat dan pelaku usaha rumput laut, Jufri memastikan hal tersebut tidak akan terlalu signifikan.
“Speedboat tetap akan dibutuhkan untuk transportasi cepat. Sedangkan rumput laut beda jalur, jadi tidak akan terganggu,” tegasnya.
Justru menurutnya, dengan adanya jembatan ini, akses logistik, mobilitas barang, hingga aktivitas ekonomi lintas wilayah akan meningkat tajam.
“Ini bukan sekadar jembatan untuk orang lewat, tapi jalur logistik juga. Barang-barang besar bisa dikirim langsung lewat darat. Peluang ekonomi akan terbuka lebar,” ujarnya.
Ia menyatakan, pihaknya siap mendampingi Gubernur Kaltara untuk menyuarakan langsung ke pemerintah pusat, bahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menuturkan Gubernur Kaltara tidak dapat bergerak sendiri perlu dukungan dan turun tangan masyarakat melalui perwakilan rakyat.
“Kalau Presiden turun tangan, proyek ini bisa cepat selesai. Ini penting untuk Kalimantan Utara. Kita harus bergerak bersama tidak hanya Gubernur saja,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
