benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengingatkan kembali kepada seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan rekrutmen tenaga honorer baru. Selain tidak efisien juga dapat menambah beban biaya daerah yang kini dalam penyesuaian anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang menuturkan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengikuti kebijakan dan skema dari pusat. Hal ini supaya tidak terjadi permasalahan di daerah.
“Kita harus taati dan ikuti itu (arahan Kemendagri) dan memang sampai saat ini tidak ada kami terima tenaga honorer lagi,” ujarnya kepada benuanta.co.id, Rabu, 9 April 2025.
Tidak hanya tahun ini, namun dirinya menegaskan tidak ada penerimaan tenaga honorer untuk tahun-tahun selanjutnya. Untuk itu, dirinya menekankan setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mematuhi perintah agar tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer dalam bentuk apapun atau tanpa adanya koordinasi dan pemberitahuan kepadanya.
“Kalau kepala OPD ini diam-diam merekrut, kalau ketahuan maka dia yang akan mengganti. Kita sudah memberikan peringatan ke OPD-OPD tidak boleh mengangkat tenaga honorer lagi, mau itu pengganti atau apapun itu tidak ada alasan,” jelasnya.
Bahkan dia menjelaskan sejak tahun lalu, instruksi dari Kemendagri agar setiap pemerintah daerah tidak lagi melakukan rekrutmen tenaga honor itu telah dijalankan.
Saat ini, yang tengah diupayakan untuk terangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sudah bekerja lama di lingkungan Pemprov Kaltara agar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami fokus untuk memaksimalkan PTT untuk menjadi PPPK untuk diangkat segera,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
