benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kepala Badan Kepegawaian dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara), Denny Hariyanto mengatakan terkait dengan gaji dan tunjangan atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang baru hasil rekrutmen tahun 2024 telah dianggarakan pada tahun 2025 ini.
“Tahun ini, gaji dan TPP CASN yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) hasil rekrutmen tahun 2024 itu disiapkan Rp 42 miliar,” ucapnya Jumat, (21/3/2025).
“Sudah dianggarkan untuk gaji dan TPP. Inshaallah nanti di Juni (untuk yang PPPK),” sebut Denny sapaannya.
Lanjut kata Denny secara teknis nanti hal itu akan ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara untuk melakukan tindak lanjut seperti apa hasil keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kita di Pemprov Kaltara ini soal penganggaran (pengangkatan CASN) tidak ada maslah. Total yang disediakan itu Rp 42 miliar, itu untuk calon PPPK di Juni dan CPNS itu di Mei. Intinya kita siap, tidak ada masalah,” tegasnya.
Termasuk untuk latsar (Pelatihan Dasar) juga dianggarkan. Tapi khusus untuk pelaksanaan latsar, itu anggarannya beda lagi dengan gaji dan TPP ini, karena dia langsung masuk di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara.
“Pada prinsipnya di kami, kalau diangkat sekarang tidak ada masalah, begitu juga kalau ditunda. Kami ikut saja apa yang diarahkan pemerintah pusat. Kami baru zoom dengan Mendagri, Menpan-RB dan BKN, kita harapkan untuk Kaltara bisa sesuai dengan waktu yang sudah ditetntukan, di tahun ini,” ungkapnya.
Denny juga menyebutkan bahwa secara umum anggaran Pemprov Kaltara tidak ada masalah dengan adanya penambahan belanja pegawai untuk gaji dan TPP CASN hasil rekrutmen 2024 ini. Ini karena di tahun 2025 ini gaji dan TPP CASN baru itu sudah diantisipasi oleh pihaknya.
“Kalau dari tim anggaran pemerintah daerah, untuk gaji dan tunjangan itu masuk prioritas sesuai arahan Gubernur,” tutupnya. (*)
Reporter: Ikke
Editor: Nicky Saputra
