benuanta.co.id, TARAKAN – Keluhan masyarakat mengenai kondisi trotoar di Tarakan yang dianggap sempit dan panas mendapat tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Tarakan. Sebagian warga merasa fasilitas pejalan kaki di kota ini belum sepenuhnya nyaman dan masih kurang ramah bagi pedestrian.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Tarakan, Sabudi, menjelaskan setiap pembangunan jalan aspal di Tarakan selalu disertai dengan trotoar. Namun, luasnya menyesuaikan dengan ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Jika ruang yang tersedia luas, maka trotoar bisa dibangun lebih lebar. Namun, di lokasi yang lahannya terbatas, ukuran trotoar harus disesuaikan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Setiap kali ada pembangunan jalan, pasti ada trotoarnya. Tapi ukurannya menyesuaikan dengan lahan yang ada. Kalau memungkinkan dibuat lebih lebar, tentu akan lebih baik. Namun, di beberapa titik yang ruangnya terbatas, trotoar tetap ada meskipun lebarnya tidak sebesar di tempat lain,” ujarnya pada Senin (24/2/2025).
Sabudi juga menyoroti kondisi Tarakan yang masih lebih banyak didominasi oleh pengguna kendaraan dibandingkan dengan pejalan kaki. Karena itu, pembangunan infrastruktur jalan diutamakan untuk menjaga kelancaran lalu lintas, meskipun tetap mempertimbangkan keberadaan trotoar. Menurutnya, prioritas utama dalam perencanaan jalan adalah menghindari kemacetan dan memastikan jalur kendaraan tetap optimal.
“Kalau dibandingkan dengan kota besar yang lebih banyak memiliki pejalan kaki, Tarakan ini memang masih didominasi kendaraan. Jadi yang utama tetap kelancaran lalu lintas. Tapi bukan berarti trotoar diabaikan. Kami tetap menyediakan trotoar, hanya saja ukurannya menyesuaikan dengan kondisi yang ada,” jelasnya.
Selain itu, Sabudi menegaskan trotoar adalah hak pejalan kaki dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain seperti tempat berjualan atau parkir liar. Jika ada pedagang atau pihak lain yang memanfaatkan trotoar untuk kepentingan pribadi, maka itu menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban.
“Trotoar itu memang hak pejalan kaki, bukan untuk tempat jualan atau parkir. Kalau ada yang menggunakan trotoar tidak sesuai fungsinya, itu bukan wewenang kami untuk menertibkan. Itu ranahnya Satpol PP,” tegasnya.
Sabudi menambahkan, DPUTR Tarakan juga memastikan trotoar yang sudah ada akan mendapatkan pemeliharaan rutin agar tetap aman dan nyaman bagi pengguna. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi perbaikan struktur trotoar yang rusak, pengecatan ulang agar tetap terlihat jelas, serta pembersihan dari sampah dan tanaman liar yang bisa menghambat akses pejalan kaki.
“Jika ditemukan trotoar yang sudah mengalami kerusakan seperti lantai yang retak, bergelombang, atau licin akibat lumut, maka DPUTR akan segera melakukan perbaikan agar tidak membahayakan masyarakat yang melintas,” imbuhnya.
Selain itu, DPUTR juga mempertimbangkan upaya untuk mengatasi keluhan trotoar yang panas. Salah satu solusi yang sedang dikaji adalah dengan menanam pohon di beberapa titik untuk memberikan keteduhan bagi pejalan kaki. Namun, langkah ini masih harus dikoordinasikan lebih lanjut dengan dinas terkait agar tidak mengganggu jaringan listrik atau infrastruktur lain yang ada di sekitar trotoar.
“Kami memahami keluhan soal trotoar yang panas. Salah satu solusinya bisa dengan menanam pohon agar lebih teduh. Tapi ini masih harus dikaji lagi, terutama terkait ruang yang tersedia dan keberadaan kabel listrik,” tandasnya.
Sementara itu pemerhati transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Ir. Muhammad Djaya Bakri, S.T., M.T., menyebut, fasilitas bagi pejalan kaki di Kota Tarakan masih belum termasuk kategori ideal.
Menurut Djaya, trotoar di Tarakan masih tidak merata, minimnya jalur khusus serta adanya parkir liar di sepanjang jalan membuat trotoar masih belum ramah bagi pejalan kaki.
“Banyak pejalan kaki yang harus berjalan dalam kondisi yang tidak nyaman, terutama di siang hari ketika cuaca panas,” ungkapnya, Selasa (18/2/2025).
Selain trotoar yang rusak dan sempit, kurangnya pepohonan atau kanopi juga membuat pejalan kaki tidak nyaman. Banyak trotoar yang langsung terpapar sinar matahari tanpa peneduh, sehingga berjalan kaki di siang hari terasa melelahkan.
“Harus ada kebijakan yang jelas, bukan sekadar perbaikan kecil di beberapa titik. Pembangunan trotoar harus direncanakan secara menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Djaya menilai, kondisi ini menunjukkan belum adanya perhatian serius pemerintah terhadap infrastruktur bagi pejalan kaki. Menurutnya, trotoar yang layak dan terintegrasi dengan fasilitas transportasi lain seharusnya menjadi bagian dari pembangunan kota.
Menurutnya lagi, pembangunan infrastruktur di Tarakan masih lebih berfokus pada kendaraan dibandingkan pejalan kaki. Ruang untuk kendaraan jauh lebih diperhatikan dibandingkan trotoar.
“Keberadaan trotoar yang memadai tidak hanya memberikan kenyamanan bagi warga, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Padahal banyak warga yang memilih berjalan kaki, tetapi fasilitas yang tersedia belum mendukung kenyamanan mereka,” tutupnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Yogi Wibawa
