benuanta.co.id, NUNUKAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir mengatakan, rapat ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah melalui instansi terkait yang menjadi mitra kerja Komisi II.
“Untuk tahap pertama kita melakukan rapat dengan DPKP dan DKP Kaltara, dalam pertemuan ini sejumlah atensi penting kita sampaikan,” kata Nasir kepada benuanta.co.id, Rabu (6/12/2024).
Nasir mengungkapkan, beberapa atensi penting yang disampaikan kepada DKP terkait persoalan di lapangan salah satunya masalah harga rumput laut di Nunukan yang sudah anjlok dalam satu tahun terakhir ini. Mengatasi persoalan tersebut memerlukan kolaborasi dengan pemerintah daerah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Kaltara serta DPRD Kaltara dan DPRD kabupaten.
“Kita harus menyelesaikan persoalan ini, bagaimana perlindungan yang harus diberikan kepada petani rumput laut atau perlindungan harga agar stabil. Jangan kita hanya bisa mengatakan harga ini anjlok karena harga dunia, tapi kehadiran pemerintah harus hadir memberikan solusi,” ungkapnya.
Komoditi rumput laut merupakan pergerakan perekonomian terbesar di Nunukan, sehingga pemerintah harus menciptakan regulasi yang bisa melindungi dan menstabilkan harga rumah laut.
“Kemudian yang menjadi persoalan kedua saat ini di Nunukan maraknya pencurian rumput laut. Jadi pemerintah harus melakukan pengawasan. Namun yang menjadi persoalan dari Dinas terkait terkendala di anggaran, padahal kita bisa lakukan kerja sama dengan TNI AL, Polairud tapi harus ada pendanaan dari atas juga,” ucapnya.
Komisi II juga mendorong pemerintah agar menghadirkan industri pengelolaan rumput laut di Kaltara dengan mantik perhatian investor, sebab Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan merupakan penghasil rumput laut terbesar kedua di Indonesia. Namun selama ini rumput laut yang diproduksi hanya rumput laut mentah, sehingga dengan adanya pabrik industri dapat meningkatkan kualitas harga dan membuka peluang lapangan kerja.
Sementara itu, atensi yang diberikan kepada DPKP Kaltara terkait rencana program ketahanan pangan namun anggaran yang dimiliki oleh DPKP hanya Rp 14 miliar. Dengan anggaran minim ini, Nasir mengaku akan sulit untuk menjalankan program swadaya pangan. Padahal idealnya anggaran tersebut harusnya 2 persen atau Rp 60 miliar.
“Sehingga yang jadi atensi kami, bagaimana anggaran yang sedikit ini bisa memunculkan komoditi unggulan di Kaltara. Karena saat ini untuk sektor pertanian terlalu banyak sektor, makanya kita mengusulkan agar ada satu komoditi unggulan yang bisa dijadikan fokus,” ungkapnya.
Selama ini, beras yang ada di Kaltara sebagian besar di datangkan dari luar daerah bahkan luar Provinsi Kaltara, bahkan di Nunukan sayur-sayuran masih didagangkan dari Sulawesi Selatan. Sehingga ia berharap dinas terkait dapat mendorong komoditi pertanian di Kaltara.
“Sehingga ke depannya kebutuhan beras untuk Nunukan dan Kota Tarakan tidak didatangkan dari luar, tapi bisa disuplai dari Bulungan atau Malinau yang punya potensi pertanian,” jelasnya.
Selain itu, jika potensi pertanian dapat ditingkatkan, Provinsi Kaltara bisa menyediakan pangan untuk kabupaten kota dan bisa menjadi penyangga IKN. (adv)
Reporter: Novita A.K
Editor: Yogi Wibawa
