DPRD Ingatkan Potensi Kekurangan Bahan Baku dalam Program Makan Bergizi Gratis

benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Adanya wacana program makan bergizi gratis yang akan dimulai tahun 2025 mendapat respon dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara).

Hj. Aluh Berlian, mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengantisipasi potensi kekurangan bahan baku yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pasalnya program ini berpotensi menimbulkan lonjakan kebutuhan sejumlah bahan makanan yang masuk dalam kategori komoditas pangan strategis.

“Tentunya kesiapan perlu mendapat perhatian khusus agar implementasinya tidak terhambat akibat masalah pasokan. Program makan bergizi gratis ini tentu akan meningkatkan konsumsi bahan makanan pokok. Kita perlu mempersiapkan diri untuk memastikan ketersediaan pangan, mengingat beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Utara masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah,” ujarnya, Rabu (20/11/2024).

Baca Juga :  DPRD Kaltara Harapkan Pilkada Kaltara Berjalan Aman dan Damai

Dirinya juga menekankan bahwa program ini akan melibatkan distribusi pangan dalam jumlah besar. Hal itu membutuhkan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, pusat, dan pihak terkait lainnya.

Aluh menegaskan, penting bagi pemerintah untuk memetakan secara tepat jumlah kebutuhan bahan pangan yang diperlukan selama implementasi program ini. Pihak eksekutif mesti melakukan pemetaan kebutuhan bahan pangan di setiap kabupaten/kota.

Baca Juga :  Muhammad Nasir Reses di Lima Lokasi di Nunukan

“Pemetaan ini sangat penting untuk mengetahui jumlah pasti bahan pangan yang dibutuhkan, dan kemudian menganalisis tingkat kecukupannya dengan melihat potret ketersediaan pangan yang ada di daerah tersebut,” tuturnya.

Pemetaan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang potensi ada atau tidaknya ketimpangan pasokan pangan antara daerah yang satu dengan lainnya. Aluh juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan data umum, namun harus mendalam dalam melihat kondisi lapangan.

“Perlu dilakukan pendataan yang lebih terperinci, tidak hanya pada aspek ketersediaan pangan, tetapi juga pada kemampuan distribusi dan akses terhadap pangan tersebut,” jelasnya.

Baca Juga :  Sampaikan Peran Penting Legislatif dalam Mengawal Program Pemerintah 

Langkah tersebut akan membantu untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan. Apabila hasil analisis menunjukkan adanya potensi kekurangan pasokan pangan, Aluh menekankan pentingnya langkah-langkah strategis yang segera diambil. (*)

Reporter: Ikke

Editor: Yogi Wibawa

TS Poll - Loading poll ...
Coming Soon
Calon Pemimpin Kaltara 2024-2029 Pilihanmu
{{ row.Answer_Title }} {{row.tsp_result_percent}} % {{row.Answer_Votes}} {{row.Answer_Votes}} ( {{row.tsp_result_percent}} % ) {{ tsp_result_no }}

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *