benuanta.co.id, TARAKAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendirikan unit sekolah baru. Di antaranya SMA N 5 Tarakan, SMA N 1 Simenggaris dan SMA N 3 Tana Tidung.
Pendirian tiga sekolah baru tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menempuh pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.
Sekretaris Disdikbud Kaltara, H. Sudarsono, S.E., M.Pd., mengatakan, meski baru pendirian lembaga, penambahan unit sekolah baru ini dinilai cukup untuk mengakomodir lulusan SMP yang akan masuk ke SMA di tahun ini.
“Sekarang ini masih lembaganya. Kami berusaha agar lembaga dan sarana prasarananya itu seiring,” katanya, Jumat (28/6/2024).
Penambahan unit sekolah baru ini, diyakini pihaknya akan mendukung penuh sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB. Misalnya untuk SMA N 5 Tarakan dapat mengakomodir siswa yang tinggal di Jalan Mulawarman.
“Itu kan anak-anak di Jalan Mulawarman tidak tertampung di SMA N 1, jadi yang tidak tertampung di SMA N 1 bisa ke SMA N 5,” tambahnya.
Ia melanjutkan, dalam sarana prasarana pihaknya tak mau mengandalkan keseluruhan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga mengandalkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sejalan dengan janji pemerintah pusat, apabila daerah dapat menyediakan lahan untuk sarana yang sesuai persyaratan.
“Mungkin di tahun 2025, kita berusaha penuhi sarana dan prasarananya,” lanjutnya.
Adapun saat ini, Disdikbud telah membahas keseluruhan bersama bupati, walikota dan DPRD di tiga daerah tersebut. Hasilnya, terdapat lahan yang akan dihibahkan dari pemerintah setempat ke Pemprov Kaltara. Namun, pihaknya akan melihat kembali lahan tersebut, terlebih soal luasan lahan untuk sekolah baru dipersyaratkan harus 1 hektare.
Prosedur dalam pengusulan dana APBN untuk unit sekolah baru juga harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Biasanya pengusulan untuk satu unit sekolah baru berkisar Rp 12 miliar.
“Dari PJ Walikota Tarakan kita ada dapat di Pasir Putih, tapi kalau lihat luasannya sepertinya kurang. Karena ada persyaratannya, harus satu hektar untuk membangun ruang kelas, mushola, kantor juga. Jadi kalau tidak sampai 1 hektare tidak dapat kami bangun, artinya pusat juga tidak berikan kalau persyaratannya tidak kita penuhi,” beber Sudarsono.
Pihaknya juga tengah mengupayakan untuk pendirian lembaga unit sekolah baru SMA di wilayah Tanjung Pasir dan Pantai Amal. Hal yang perlu ditegaskan, dalam pendirian unit sekolah baru ini tidak bermaksud untuk membuat masyarakat beralih ke sekolah negeri.
“Bukan artinya mau mematikan swasta, tidak. Semua sekolah kami dirikan dalam rangka mengakomodir masyarakat untuk sekolah. Jangan sampai tidak sekolah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Yogi Wibawa
