benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara bersama stakeholder terkait, telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Inklusi tahun 2024 di Tanjung Selor.
Dalam agenda tersebut, disampaikan usulan dari sejumlah kelompok masyarakat, salah satunya dari kelompok masyarakat kategori rentan.
Kepala DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara, Wahyuni Nuzband mengungkapkan, kelompok rentan menyampaikan enam usulan dalam Musrenbang Inklusi tersebut. Dimulai dengan usulan menambah dan melengkapi fasilitas untuk panti jompo seperti rumah singgah di semua wilayah Kaltara.
“Kelompok rentan juga mengusulkan pembangunan rumah rujukan atau trauma center untuk orang dengan gangguan jiwa,” kata Wahyuni pada pekan ini.
Lanjut dia, terdapat usulan penambahan posyandu untuk lansia dan pendamping khusus bagi orang tua dan orang dengan gangguan jiwa. Kemudian, optimalisasi penggunaan dana desa untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan dan memperbaiki infrastruktur kesehatan.
“Usulan lainnya adalah menyelenggarakan pendampingan melalui pembinaan dan pelatihan yang dibutuhkan warga desa agar menjadi desa mandiri. Terakhir, mendorong implementasi pengakuan Masyarakat Hak Adat di Kaltara, agar komunitas masyarakat adat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan,” paparnya.
Seluruh usulan tersebut sudah disampaikan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Kaltara tahun 2025. Wahyuni berupaya agar setiap usulan bisa segera diakomodir oleh OPD teknis, termasuk di tingkat kabupaten/kota.
“Seperti apa yang disampaikan oleh pihak perwakilan, kelompok rentan ada di sekitar kita, maka untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan, maka usulan ini perlu segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.(adv)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
