benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah proses yang sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pemilu harus dilaksanakan dengan baik, tepat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selalu hadir untuk melakukan pengawasan melekat, guna memastikan bahwa setiap tahapan berjalan dengan baik dan tidak terjadi pelanggaran.
Bawaslu Bulungan merupakan salah satu contoh lembaga pengawas yang sangat serius dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilu.
“Dalam mengawasi terhadap pelaksanaan pemilu 2024, kami Bawaslu Bulungan telah siap baik dari Panwascam maupun PTPS juga sudah siap,” ujar Anggota Bawaslu Bulungan, Riswan kepada benuanta.co.id, Kamis, 8 Februari 2024.
Agenda dalam waktu dekat akan melakukan pengawasan terhadap distribusi logistik ke semua tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digunakan pada hari pemilu di tanggal 14 Februari 2024.
Saat ini logistik berupa kotak suara, bilik suara, surat suara dan lainnya berada di gudang penyimpanan, Bawaslu dan tim pengawas melakukan pengawasan melekat untuk memastikan bahwa logistik tersebut dikemas dengan baik dan tepat sesuai dengan jumlah TPS masing-masing daerah.
“Selama proses distribusi logistik, Bawaslu dan tim pengawas melakukan pengawasan ketat untuk memastikan setiap TPS akan menerima logistik dengan benar dan tidak ada upaya manipulasi saat pendistribusian,” terangnya.
Tidak hanya itu, pengawasan dilakukan secara sistematis dan melekat pada setiap tahapan pemilu, mulai dari tahapan awal hingga ke tingkat TPS. Oleh karena itu, Bawaslu berkomitmen untuk menjaga proses pemilu agar berjalan dengan baik, jujur dan adil.
“Bawaslu Bulungan mengerti betul betapa pentingnya menjaga kepercayaan publik dalam pelaksanaan pemilu,” jelasnya.
Sebelum pendistribusian logistik, yang akan diawasi betul-betul dan tidak terlewatkan adalah penertiban alat peraga kampanye (APK). Kata dia ini juga menjadi perhatian serius Bawaslu Bulungan. “Ini penting dilakukan untuk menjaga netralitas pemilu dan memastikan bahwa tidak ada unsur kampanye yang merugikan salah satu kandidat atau partai politik,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
