benuanta.co.id, BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara gratis.
Administrasi Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Berau, Sofian Effendi mengatakan program ini merupakan bagian dari pengelolaan jaminan kesehatan yang telah diatur pemerintah pusat.
Hal itu tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu program ini mewajibkan seluruh penduduk Indonesia untuk memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui BPJS.
“Karena masyarakat dibiayai pemerintah, yang tidak mampu dalam arti yang mampu juga tapi harus mendapat kelas tiga,” ucapnya Selasa (30/1/2024).
Selain itu, kata dia, program BPJS dalam naungan Dinas Kesehatan ini pun juga merujuk pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
“Program ini menyasar segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) lalu ada Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran,” ungkapnya.
Menurutnya untuk PBI ini penerima bantuan iuran ada tiga sumber yaitu APBN, provinsi dan daerah.
“Kalau yang dari daerah ini, inilah yang kita sekarang laksanakan. Jadi kita menyasar ke pekerja bukan penerima upah jadi namanya atau PBPU itu orang-orang yang bekerja tanpa ada penghasilan yang didapat dari orang dia berusaha sendiri,” tegasnya.
Selain itu, peran Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau fokus menyalurkan bantuan iuran BPJS untuk kelas 3.
“Sedangkan untuk yang kelas 1 dan 2, diurus langsung oleh pihak BPJS Kesehatan. Di kelas 3 masing-masing membayar sebesar Rp 35.000, plus subsidinya lagi Rp 2.800, jadi total ada Rp 37.800 per orang per bulan,” ungkapnya.
Kemudian untuk di Kabupaten Berau saat ini kata dia sejak tahun 2021 lalu sudah ada 60.668 orang telah terima layanan BPJS Kesehatan.
“Data tersebut dari tahun 2021 sampai 2023 jadi program ini memang dari tahun 2021 karena 2020 lalu masih tahap transisi antara Jamkes dengan pelayanan BPJS ini,” tuturnya.
Kemudian untuk target 2024 pihaknya menjelaskan bakal berupaya bisa mencapai target 100 persen warga Berau dapat layanan BPJS Kesehatan.
“Sebenarnya kita berupaya bisa mencapai 100 persen seluruh warga Berau bisa dapat layanan BPJS Kesehatan terutama di segmen PBPU-nya saja dan PBPU ini bisa sampai 70-80 ribu orang berau dapat layanan ini,” imbuhnya.
Kemudian pihaknya pun mengatakan hingga Januari 2024 ini kembali ada peningkatan data daftar BPJS Kesehatan.
“Tapi angka definitif nya kami belum dapatkan dari BPJS Kesehatan dan 2024 ini kami upayakan Kabupaten Berau bakal ikut kepesertaan Universal Health Coverage artinya semua penduduk Kabupaten Berau nantinya sudah bisa mendapat jaminan pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Tak hanya itu, berdasarkan perkiraannya data warga Berau yang telah ikutserta dapat layanan Universal Health Coverage ada 90 persen.
“Sekarang kan sudah 96 persen kalau tidak salah masih ada lah beberapa lagi,” tegasnya.
Sambungnya bahwa di tahun 2024, anggaran yang dialokasikan untuk program BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp 20 miliar rupiah untuk delapan bulan.
“Meskipun demikian, angka tersebut belum cukup, jika dikalkulasikan lagi dengan jumlah orang yang terdaftar di BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Apalagi kata dia peserta BPJS Kesehatan gratis ini terus bertambah untuk warga Bumi Batiwakkal
“Tapi kekurangan itu akan diupayakan di anggaran perubahan,” tuturnya.
Kemudian peran Pemkab Berau, menurutnya bakal terus berupaya untuk memastikan bahwa program ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat kurang mampu.
“Dengan adanya program ini, diharapkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Berau dapat terus ditingkatkan, sehingga mereka dapat mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak dan terjangkau,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie
Editor: Yogi Wibawa
