benuanta.co.id, Bulungan – Setelah rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kaltara tahun 2022 disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan oleh Pemprov Kaltara untuk dijalankan agar dapat dirasakan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur yang ada di perbatasan dan daerah yang belum tersentuh pembangunan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Rakhmat Sewa disebutkannya jika beberapa wilayah di perbatasan masih minim pembangunan.
“Ini khususnya daerah Krayan Nunukan, Apau Kayan, Bahau Hulu dan Long Pujungan masih sangat minim terutama untuk pembangunan akses jalan masih kurang diperhatikan,” ucapnya kepada benuanta.co.id.
Mengenai hal itu DPRD mengharapkan kepada Pemprov Kaltara pada tahun mendatang untuk meningkatkan infrastruktur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia.
“Karena akses jalan yang sulit ini akan berdampak pada indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat Kaltara,” tuturnya.
Kata dia, untuk meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan diharapkan kepada Pemprov Kaltara lebih memaksimalkan pendanaan dari pemerintah pusat untuk membangun perbatasan.
“Ini bisa melalui dana alokasi khusus dan mendorong pihak swasta untuk terlibat langsung untuk pemberdayaan masyarakat,” terangnya.
Politisi Partai PDI Perjuangan ini harapkan Pemprov Kaltara agar lebih aktif membangun jaringan dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun DAK. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Nicky Saputra
