benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Gabungan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) se- Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara pada Senin, 17 Juli 2023.
Aksi orasi yang dilakukan oleh dua organisasi mahasiswa ini ialah untuk menyampaikan sejumlah permasalahan pendidikan yang ada di Provinsi Kaltara saat ini.
Salah satu Kornidator Lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa ini, Muhammad Reza menyampaikan ada beberapa poin penting yang akan disampaikan dalam unjuk rasa kali ini ialah DPRD Kaltara harus lebih berperan aktif dalam memperhatikan dan mengawasi pendidikan di daerah perbatasan, lebih memanusiakan pegawai honorer dan menutut pegawai guru ASN agar lebih aktif dalam bekerja dalam mendidik, menutut pemerintah untuk membangun Universitas di Kabupaten Tana Tidung (KTT), menjadikan Universitas Kaltara (Unikal) menjadi Universitas Negeri serta tidak membuang anggaran beasiswa Kaltara untuk berkuliah di luar Kaltara.
“Point-point ini, tentunya harus diperhatikan oleh anggota DPRD Kaltara, mengingat pendidikan di Kaltara ini belum terperhatikan dengan maksimal, dan masalah ini belum termasuk persoalan sistem zonasi yang banyak mempersulit masyarakat Kaltara,” kata mahasiswa yang akrab disapa Reza.
Ia juga mengutarakan persoalan pendidikan di wilayah perbatasan Kaltara, menjadi salah satu hal yang wajib sangat diperhatikan oleh Pemprov Kaltara, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas pendidikan.
“Banyak hal yang kita dapatkan seperti guru ASN yang sering datang terlambat. Sedangkan guru honorer yang gaji tidak seberapa malah dituntut untuk bekerja lebih ekstra,” lanjutnya lagi.
“Lalu buat apa juga Pemprov harus memberikan beasiswa Kaltara untuk berkuliah diluar Daerah dengak akreditasi C, sedangkan di Kaltara memiliki Universitas dengan akreditasi B. Tentu hal inikan tidak jelas untuk pendidikan kita di Kaltara,” terangnya.
Dalam hal ini Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus mengatakan kalau hal-hal yang disampaikan oleh beberapa organisasi mahasiswa Kaltara ini, tentunya akan menjadi catatan DRPD Kaltara untuk disampaikan oleh Pemprov dan beberapa OPD terkait lainnya, agar bisa menjadi acuan dalam perbaikan.
“Semua yang disampaikan ini tentunya akan kita tampung untuk kita sampaikan kembali, karena DPRD tidak bisa bergerak sendiri disini. Sehingga Pemprov dan beberapa OPD terkaitnya akan kita libatkan dalam memenuhi tuntutan unjuk rasa kali ini,” pungkasnya. (*)
Reporter : Osarade
Editor: Nicky Saputra
