benuanta.co.id, Bulungan – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memaparkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 semester pertama di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara belum mencapai angka 50 persen.
Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto menjelaskan realisasi APBD Kaltara periode Januari hingga Juni 2023 masih diangka 32 persen. Untuk itu pihaknya menginginkan organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Kaltara terus menggenjot kegiatan yang diprogramkan hingga akhir 2023.
“Semester pertama kan kalau harapan kita berjalannya waktu minimal mendekati 50 persen seharusnya. Tapi memang kita ada beberapa kendala, sehingga angka realisasi baru 32 persen,” ucap Denny kepada benuanta.co.id, kemarin.
Kata dia, kendala yang pertama yakni dana alokasi khusus (DAK) saat ini baru memasuki tahap pertama untuk pencairan. Sehingga mempengaruhi realisasi APBD di semester pertama yang angkanya masih dibawah 50 persen.
“Tapi kalau persyaratan sudah terpenuhi, maka setidaknya 25 persen akan mempengaruhi realisasi,” jelasnya.
Hanya saja, setiap bulan pihaknya selalu melakukan evaluasi terhadap OPD yang menggunakan DAK ataupun dana transfer pusat.
“Selalu kita evaluasi, bahwa kemajuan realiasi sejauh mana di OPD,” bebernya.
Denny menyebutkan dari 32 persen ini, realisasi masih didominasi oleh belanja barang dan jasa. Pihaknya pun menekan OPD-OPD ini agar selalu ada target, sehingga realisasi pada semester kedua atau per triwulannya selanjut angka realisasi selalu meningkat.
“Untuk target, apa yang direncanakan oleh OPD ini harus dilaksanakan. Makanya yang saya bilang anggaran itu berbasis kinerja, jadi setiap triwulan dan semester itu sangat penting,” ujarnya.
Pihaknya ingin, per triwulan ada realisasi dan tidak habis-habisan pada triwulan akhir atau semester kedua di akhir tahun. Kata dia, dampaknya tidak bagus jika semuanya dihabiskan diakhir tahun.
“Kalau dimulai dari sekarang itukan pertumbuhan ekonomi berdampak, jadi masyarakat itu merasakan,” paparnya.
Untuk diketahui, pendapatan daerah sebesar Rp 2.762.361.701.915 terealisasi sebesar Rp 1.161.069.271.630,2 atau 42,03 persen sedangkan belanja sebesar Rp 2.997.361.701.915 terealisasi sebesar Rp 984.248.791.788 atau 32,84 persen. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
