benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemanfaatan air permukaan juga menyasar pada objek wisata, yang dapat mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan penarikan pajak.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebelumnya telah melakukan studi banding ke Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan mendapatkan masukan agar objek wisata dapat ditarik pajak air permukaan (PAP)-nya.
Kepala Bapenda Kaltara Dr. Tomy Labo mengatakan, PAP ini selain dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) juga menyasar pada objek wisata. Seperti yang ada di Provinsi Sulsel, ada hal menarik yang ditemukan. Penarikan pajak objek wisata ternyata diambil dari karcis yang dikelola pihak ketiga.
“Wajib pajak adalah yang menjadi pengelolanya. Kita ada beberapa potensi misalnya air terjun dan permandian, ini ada 2 yang bersifat buatan seperti kolam renang dan alami itu berupa air terjun contohnya di Semolon, Gunung Rian, Karai River,” sebutnya kepada benuanta.co.id, Selasa, 30 Mei 2023.
Dia mencontohkan penarikan pajak untuk objek wisata itu dilakukan dengan sistem persenan. Misalnya saat datang ke Gunung Rian, ada karcis masuk, nanti PAP atas karcis tersebut akan dibayarkan 30 persen dikalikan jumlah karcis tersebut contoh harga masuk Rp 10 ribu.
“Jadi 30 persennya berarti Rp 3 ribu yang akan disetorkan pengelola objek wisata Gunung Rian kepada Pemprov Kaltara. Kita tidak dapat menggunakan AP untuk output perhitungan NPAP itu karena air terjun ini mengalir terus makanya lebih efisien menggunakan karcis tadi,” paparnya.
“Selama pengelolaan tersebut dikelola oleh pihak ketiga atau pihak swasta. Kalau sesama pemerintah tidak dikecualikan karena menjadi objek retribusi dari pemerintah daerah setempat,” tambahnya.
Dia menambahkan apa yang dikelola dalam peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan akan diterapkan di Kaltara. Sehingga pendapatan pajak dari objek wisata yang belum memadai selama ini dapat meningkat secara signifikan.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
