benuanta.co.id, TARAKAN – Demonstrasi puluhan kendaraan besar yang terjadi pada Kamis, 9 Februari 2023 kemarin turut menjadi perhatian bagi kepolisian. Pasalnya, dalam aksi unjuk rasa ini pihak pengusaha ekspedisi yang menggunakan Bio Solar dalam pemanfaatan kendaraan, menuntut untuk BBM Subsidi dapat dialokasikan di SPBU terdekat.
Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona T.P.P Siregar menegaskan, kendati dirinya adalah unsur pimpinan baru di wilayah Tarakan, pihaknya tak ingin jika nantinya ke depan terdapat penyimpangan dari pengalokasian BBM Subsidi Bio Solar ini.
“Biasanya kalau ada permasalahan seperti ini saya sepakat harus disamakan dulu persepsinya. Kalau saya melihatnya sudah dijelaskan juga oleh Pertamina,” tegasnya saat duduk bersama Pemerintah dengan pihak pemilik usaha ekspedisi, Kamis (9/2/2023).
Berdasarkan alokasi BBM Subsidi yang disampaikan Pertamina adalah 8.995 kiloliter (KL) per tahun untuk wilayah Tarakan. Artinya pihaknya pun turut mengawasi dari pengalokasian ini kepada pihak pemilik usaha.
“Artinya kalau suka-suka Pertamina mata-mata saya yang akan bergerak ke sana. Karena itu uang negara,” sebut Kapolres.
Mantan Kapolres Bulungan itu melanjutkan, isu menyoal BBM sangat menjadi perhatian public. Terlebih tak jarang didapati bagi masyarakat yang mendapatkan BBM Subsidi melakukan jual beli ke pihak lainnya.
Ia memastikan pihak kepolisian bekerja sama dengan pemerintah mampui untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebelumnya, ia juga sempat menyambangi Wali Kota Tarakan pada awal jabatannya sebagi Kapolres Tarakan. Permasalahan inipun sebelumnya juga telah ia bahas.
“Ini kan proses jadi lebih baik. Saya sepakat untuk pendataan dam verifikasi uji KIR. Selama itu tepat sasaran berarti uang negara tidak bocor. Sehingga harapan masyarakat untuk masalahnya selesai juga,” tutur perwira melati dua itu.
“Kami tetap mengawasi. Di situ ada tanggungjawab saya. Apa yang harusnya tersalurkan bisa berjalan juga. Ini sudah jadi concern pak wali saat saya silaturahmi. Pak wali sudah menyampaikan ke saya bahwa ini ada keresahan masyarakat terkait penyaluran BBM subsidi,” lanjutnya.
Menyoal pengawasan lainnya seperti antrean kendaraan besar juga menjadi PR bagi pihak kepolisian. Ia tak mau memandang dari satu perspektif terkait fenomena laka dan kemacetan akibat antrean BBM ini. Kapolres juga mengaku terdapat aduan dari masyarakat menyoal kemacetan yang kerap kali terjadi.
“Saya juga sudah mendengar beberapa opsi dan beberapa tempat pengisian BBM yang memang tidak melanggar aturan. Tapi bisa membantu teman-teman asosiasi ini kita sama-sama jaga. Kalau ada penyimpangan kita akan tindak tegas, saya sudah sampaikan di awal,” pungkasnya.(*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Ramli
